KBRN, SUNGAILIAT : Asosiasi Ilmu Politik Indonesia ( AIPI ) Bangka Belitung bekerjasama dengan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Politik menggelar Seminar Nasional mengangkat tema “ Pilkada dan Dilema Ekologis” di Graha Stisipol P12 Bangka Sabtu (8/2/2020).
Seminar yang di ikuti Ratusan mahasiswa dan Mahasiswi Stisipol P12 tersebut menghadirkan beberapa narasumber dari bidang Akademisi di antaranya Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) Pusat Alfitra, Akademisi dari Universitas Bangka Belitung (UBB) Dwi Hariyadi dan Darol Arkom Ketua Stisipol P12 Bangka.
Ketua Panitia Seminar Nasional, Bambang Arisatria mengatakan kegiatan seminar itu bertujuan untuk mengkaji terkait delima Pilkada dan ekologis yang terjadi di Bangka Belitung.
“Di kesempatan ini kita ingin memotret secara ilmiah bagaimana Hubungan antara tambang dan Pilkada, karena di tahun 2020 Pilkada Serentak berlangsung di 4 Kabupaten di Bangka Belitung. Dimana ke 4 daerah tersebut merupakan daerah tambang" Ujar bambang kepada RRI.
Menurut Bambang, ketika calon kepala daerah ingin maju pilkada butuh biaya sekitar Rp20 sampai Rp30 miliar dalam satu kota, sementara kekayaaan yang di miliki hanya rata rata sekitar Rp6 sampai Rp7 milliar, artinya ada kesenjangan antara kekayaan dengan biaya politik yang di keluarkan dalam kontestasi pilkada itu.
“Disini kita akan melihat bagaimana wujud politik yang terjadi dalam kontestasi ini apakah ada jual beli izin usaha pertambangan untuk mempengaruhi biaya pilkada atau bagaimana” jelasnya.
Selain itu Bambang Mengatakan pilkada dan dilema ekologis sangat mempengaruhi bangka belitung saat ini karena banyak sekali dampak dampak yang di rasakan masyarakat akibat pertambangan. Dan sementara ini politik pertambangan tanda kutip dilegalkan kepala Daerah melalui izin izin pertambangan.
“Output dari kegiatan ini nantinya akan mengeluarkan rekomendasi kebijakan terkait bagaimana politik pertambangan yang baik , memang di satu sisi kita tidak menutup diri urusan tambang di babel, tetapi ada urusan urusan ekologis yang harus kita selamatkan” ungkap Bambang.
Seminar yang di ikuti Ratusan mahasiswa dan Mahasiswi Stisipol P12 tersebut menghadirkan beberapa narasumber dari bidang Akademisi di antaranya Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) Pusat Alfitra, Akademisi dari Universitas Bangka Belitung (UBB) Dwi Hariyadi dan Darol Arkom Ketua Stisipol P12 Bangka.
Ketua Panitia Seminar Nasional, Bambang Arisatria mengatakan kegiatan seminar itu bertujuan untuk mengkaji terkait delima Pilkada dan ekologis yang terjadi di Bangka Belitung.
“Di kesempatan ini kita ingin memotret secara ilmiah bagaimana Hubungan antara tambang dan Pilkada, karena di tahun 2020 Pilkada Serentak berlangsung di 4 Kabupaten di Bangka Belitung. Dimana ke 4 daerah tersebut merupakan daerah tambang" Ujar bambang kepada RRI.
Menurut Bambang, ketika calon kepala daerah ingin maju pilkada butuh biaya sekitar Rp20 sampai Rp30 miliar dalam satu kota, sementara kekayaaan yang di miliki hanya rata rata sekitar Rp6 sampai Rp7 milliar, artinya ada kesenjangan antara kekayaan dengan biaya politik yang di keluarkan dalam kontestasi pilkada itu.
“Disini kita akan melihat bagaimana wujud politik yang terjadi dalam kontestasi ini apakah ada jual beli izin usaha pertambangan untuk mempengaruhi biaya pilkada atau bagaimana” jelasnya.
Selain itu Bambang Mengatakan pilkada dan dilema ekologis sangat mempengaruhi bangka belitung saat ini karena banyak sekali dampak dampak yang di rasakan masyarakat akibat pertambangan. Dan sementara ini politik pertambangan tanda kutip dilegalkan kepala Daerah melalui izin izin pertambangan.
“Output dari kegiatan ini nantinya akan mengeluarkan rekomendasi kebijakan terkait bagaimana politik pertambangan yang baik , memang di satu sisi kita tidak menutup diri urusan tambang di babel, tetapi ada urusan urusan ekologis yang harus kita selamatkan” ungkap Bambang.
/1dey6w4qal7a26f.jpeg)
