KBRN, Manggar :Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia,Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum melaksanakan Rapat Koordinasi bersama Sekretaris Daerah,Kesbangpol,KPU dan Bawaslu Provinsi,Kabupaten/Kota seluruh Indonesia yang pada tahun ini daerahnya melaksanakan Pilkada,berlangsung di Nusa Dua Convention Centre,Denpasar Bali,27-28 Februari 2020.
Rakor yang juga turut mengundang TNI,POLRI dan Badan Intelejen Negara tersebut membahas permasalahan di bidang politik dan pemerintahan umum serta deteksi dini potensi kerawanan dalam mendukung suksesnya Pilkada Serentak 23 September 2020 mendatang.
Demikian disampaikan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur,Rizal saat menghubungi Radio Republik Indonesia hari ini,Jum’at (28/2/2020).
“Rapat Koordinasi tersebut semua dikumpulkan, pihak perwakilan Pemerintah Daerah,Kesbangpol,juga penyelenggara Pilkada yakni KPU dan Bawaslu serta unsur keamanan TNI,POLRI dan BIN.Dan masing-masing menyampaikan paparannya terkait isu-isu sentral yang berkenaan dengan penyelenggaraan Pilkada nanti,serta langkah antisipasi yang harus terkoordinasi dengan baik pada saat pelaksanaanya nanti,”kata Rizal.
Dijelaskannya bahwa dari Rakor ini telah disepakati berbagai hal diantaranya terkait permasalahan yang sering dihadapi di daerah oleh KPU dan Pemerintah Daerah.
“Banyak hal yang disepakati bersama ya,seperti Perjanjian Hibah Daerah implementasi Permendagri no 54 serta Surat Edaran Kemendagri nomor 270 tentang perubahan rencana anggaran atau revisi,terkait lampiran MPHD tersebut.Selama ini di daerah tidak sama dalam mengartikan atau mengimplementasikan kedua peraturan tersebut.Dan alhamdulillah semua sudah terang,”jelasnya.
Menjawab pertanyaan terkait deteksi dini kerawanan dalam pelaksanaan Pilkada Serentak nanti,Rizal menuturkan beberapa potensi kerawanan yang kemungkinan harus cepat diantisipasi.
“Masalah kerawanan ini kan masing-masing daerah tidak sama.Kalau di Belitung Timur sendiri selama ini termasuk daerah yang sangat kondusif.Tapi itu tetap harus kita waspadai segala kemungkinan,seperti netralitas ASN,ini kita tetap bersama-sama Bawaslu antisipasi semuanya,”tutur Rizal.
Selain itu ditambahkan Rizal keberadaan TPS yang berada di pulau-pulau kecil di Belitung Timur juga harus jadi fokus perhatian saat pelaksanaan Pilkada 23 September 2020 mendatang,terutama dalam hal distribusi logistik Pilkada.
“Terus karena daerah kita ini ada 6 TPS yang berada di pulau terpencil,harus juga kita antisipasi faktor kerawanan cuaca di bulan September mendatang,jadi kita akan gandeng BMKG dalam hal ini untuk update terus cuaca tiap waktu.Selain itu yang sangat penting jadi perhatian adalah masalah distribusi logistik Pilkada saat mengantar dan juga proses pengembalian lagi ke KPU Beltim nantinya.Tapi kita optimis semua akan lancar berdasarkan pengalaman selama ini dan koordinasi yang baik antara kita dengan TNI,POLRI,”pungkasnya.
/1dey6w4qal7a26f.jpeg)
