Program Reforma Agraria Untuk Perubahan Dan Pemerataan Sosial Ekonomi

Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel, Sulkan berfoto bersama dengan peserta di Hotel Berbintang Banjarbaru

KBRN, Banjarmasin : Dalam meningkatkan koordinasi antara anggota tim gugus tugas, sekaligus mengharmonisasikan berbagai kebijakan dan implementasi program reforma agraria di pusat dan daerah, Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalsel mengadakan rapat koordinasi di Hotel Berbintang Banjarmasin.

Melalui rapat koordinasi ini dapat membangun dan menjaga sinergi serta meningkatkan koordinasi seluruh stakeholder reforma agraria yang ada di provinsi Kalsel.

Berbagai target dan sasaran program reforma agraria yang sudah dan sedang dikerjakan saat ini, perlu dimaknai sebagai upaya perubahan dan pemerataan sosial ekonomi seluruh masyarakat Kalsel.“Oleh sebab itu, kita perlu menindaklanjuti program ini, dengan terus meningkatkan kinerja dalam rangka membantu percepatan pencapaian target reforma agraria nasional,” kata Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor dalam sambutannya dibacakan oleh Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel, Sulkan, Kamis (30/6/2022).

Menurutnya melalui reforma agraria, pemerintah pusat dan daerah dapat merancang dan menyelenggarakan berbagai agenda pembangunan, melalui program yang dapat mengentaskan kesenjangan antar daerah, kemiskinan, kemandirian pangan, dan infrastruktur.

Saat ini fokus dan pembangunan Kalsel diarahkan untuk membangun kesiapan daerah dalam mendukung rencana pembangunan ibu kota baru di Kaltim, program ketahanan pangan (food estate) di Kalteng serta merespon berbagai peluang hilirisasi industri, isu-isu pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Sementara itu, Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan BPN Kalsel, Syamsu Wijana menambahkan rapat koordinasi ini dimaksudkan sebagai langkah konsolidasi dan persamaan persepsi kebijakan dan langkah-langkah strategis.

“Sehingga dapat terwujud koordinasi dan sinergitas penyelenggaraan reforma agraria antara pemerintah pusat dan daerah, serta upaya memperkuat kapasitas institusional dalam melaksanakan tupoksi,” kata Syamsu.

Kegiatan ini dihadiri 60 peserta yang terdiri dari anggota gugus tugas reforma agrari dan kepala kantor pertanahan kabupaten/kota se kalsel dan SKPD terkait.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar