Jalan Panjang Barisan Pemadam Kebakaran di Banjarmasin

BPK Dahlia Fire Rescue
Foto: Idwar Saleh

KBRN, Banjarmasin : Medio 2004 silam, Museum Rekor Indonesia (MURI) menobatkan Banjarmasin sebagai kota dengan barisan pemadam kebakaran yang terbanyak. Selang 11 tahun kemudian, tepatnya 23 Agustus 2015, MURI kembali mencatat rekor Barisan Pemadam Kebakaran Swadaya Masyarakat Terbanyak untuk kota Banjarmasin. Hebatnya lagi, rekor ini tidak hanya ruang lingkup di Indonesia dan Asia Tenggara, tetapi se-Asia.

Dua capaian tersebut menandai perjalanan dan sejarah panjang Damkar di Kota Banjarmasin, seiring merebaknya kasus kebakaran yang terjadi di kota seribu sungai. 

Berdasarkan catatan historis Sejarawan Universitas Lambung Mangkurat yang juga menjabat sebagai Ketua Lembaga Kajian Sejarah, Sosial dan Budaya Kalimantan (LKS2B), Mansyur, sejarah terbentuknya Damkar di kota Banjarmasin telah ada sebelum era kemerdekaan.

"Munculnya pemadam kebakaran di Kota Banjarmasin dilatari kerentanan terhadap bahaya kebakaran, karena banyaknya perumahan kumuh dan bahan bangunan yang terbuat dari kayu sehingga jika terjadi kebakaran, maka akan memusnahkan puluhan bahkan ratusan buah rumah/bangunan," kata Mansyur kepada rri.co.id, Senin (24/5/2021).

Pada tahun 1956, berdiri Pemadam Kebakaran milik Pemda Kotamadya Banjarmasin. Jumlah armada pemadam kebakaran yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin sangat sedikit (sekitar 6 unit Fire Figther Truck). Selain Pemda Kotamadya Banjarmasin, pada tahun tersebut juga berdiri armada serupa yang dibangun warga Tionghoa bernama Tjung Hua Tjung Hui yang kemudian berganti nama menjadi HIPPINDO. 

"Sebelum Tahun 1970 an, di Banjarmasin hanya ada 4 unit mobil FFT Pemadam Kebakaran yaitu 2 unit pada Ton I (Peloton I) yaitu BPK Pemda Kotamadya dan 2 unit milik Ton II yaitu BPK HIPPINDO. Tapi semua mengalami perubahan signifikan sejak tahun 1973," tambahnya.

Pada tahun 1973, terjadi kebakaran besar di Daerah Kelurahan Pekauman. Api mengamuk selama kurang lebih 6 jam dan 4 unit mobil Pemadam Kebakaran yang ada tidak mampu mengatasi kebakaran tersebut sehingga mengakibatkan ribuan rumah dan bangunan musnah terbakar. 

Kebakaran tersebut tidak hanya memusnahkan tempat tinggal dan harta benda penduduk Pekauman akan tetapi juga modal usaha bagi para pedagang dan pengusaha sehingga mereka berpikir bagaimana cara melindungi harta benda, tempat tinggal dan usaha mereka dari bahaya kebakaran.

Saat musibah kebakaran hanya ada satu armada pemadaman kebakaran milik Pemkodya Banjarmasin yang bisa beroperasi. Dari situ, akhirnya dibangun barisan pemadaman kebakaran swasta untuk membantu tugas armada milik pemerintah kota. Walikota Kamaruddin yang menjabat saat itu kemudian mendukung berdirinya pemadam kebakaran swadaya masyarakat di Banjarmasin. Karena itulah sejak tahun 1972 muncul BKP SP (Swasta Pribumi) yang didirikan untuk ikut serta menjadi sukarelawan memadamkan kebakaran yang terjadi di Banjarmasin.

BPK Swasta Pribumi yang diresmikan pada 16 Agustus 1975 oleh Walikotamadya Banjarmasin Kamaruddin. Bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Banjarmasin . BPK ini bermarkas di Jalan Teluk Tiram, Kecamatan Banjarmasin Barat. Dari beberapa sumber dituliskan pada era itu Walikotamadya Kamaruddin menyarankan agar BPK Swasta Pribumi itu diganti namannya, agar kesannya tak terlalu berbau primordialisme. Namun, para pendiri tetap menolaknya, hingga akhirnya diambil jadi singkatan saja BPK SP dengan memasang semboyan, pantang bulik sebelum pajah (pantang pulang sebelum padam).

Berdirinya BPK SP kemudian diikuti oleh berdirinya BPK-BPK lainnya seperti Nasa, Radar, Kramat dan lainnya. Selain itu, terdapat nama DAMKAR, (Pemadam Kebakaran), BPK (Barisan Pemadam Kebakaran), BALAKAR (Bala Bantuan Kebakaran), KOMDAR (Komunikasi Darat), serta Himpunan Pemuda Pemudi Indonesia (HIPPINDO), Swasta Pribumi. 

Dalam beberapa dekade, terdapat puluhan bahkan ratusan peristiwa kebakaran besar yang ditangani pemadam kebakaran di Banjarmasin. Sebut saja kebakaran besar tahun 1976 dan 1978 yang menghanguskan ribuan rumah membuat pihak Kelurahan Seberang Mesjid dan sebagian warga di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, mendirikan kelompok pemadam kebakaran swadaya.

Jumlah BPK meningkat tajam sejak Tahun 1997 yaitu setelah terjadinya peristiwa kerusuhan Kampanye Pemilu Tahun 1997 yang dikenal dengan peristiwa Jumat Kelabu 23 Mei 1997 di Kota Banjarmasin yang mengakibatkan Kota Banjarmasin menjadi lautan api dengan memusnahkan hampir seluruh pusat perbelanjaan seperti Mitra Plaza, Junjung Buih Plaza, Srikaya Swalayan dan pertokoan Lima Cahaya yang mana hanya menyisakan satu pusat perbelanjaan/swalayan yaitu Siola Tama.

Korban jiwa yang hilang dan meninggal dalam peristiwa itu adalah sekitar 600 orang akibat dari terkurung dipertokoan Mitra Plaza dan Srikaya dari akibat kerusuhan dan banyak orang yang kehilangan pekerjaan atau usaha, sehingga Kota Banjarmasin hampir lumpuh karenanya. Sejak itulah satuan unit pemadam kebakaran di Kota Banjarmasin menjadi termasuk yang sangat besar di Indonesia dari segi jumlah unit kuantitasnya.

Wacana Pembagian Zonasi dan Penerapan Regulasi BPK

Seiring berjalannya waktu, jumlah BPK yang ada di kota Banjarmasin terus mengalami peningkatan. Atas banyaknya jumlah BPK itu, Pemko Banjarmasin kemudian mengatur pembagian zonasi melalui perda nomor 13 tahun 2008 tentang UU kelalulintasan, dengan harapan untuk mempermudah penugasan para BPK.

Sebagian Bunyi Aturan Zonasi BPK sesuai Perda No 13 2008 antara lain: 

1. Wilayah Kota Banjarmasin dibagi menjadi 2 (dua) wilayah kebakaran dan sebagai wilayah pembaginya adalah Sungai Martapura.

2. Apabila yang terjadi kebakaran di sebelah Barat atau Utara Sungai Martapura, maka BPK yang bertugas memadamkan adalah BPK yang ada di wilayah tersebut.

3. Demikian pula sebaliknya apabila terjadi kebakaran di sebelah Timur atau Selatan Sungai Martapura, maka yang memadamkan adalah BPK yang ada di wilayah tersebut.

4. Kecuali BPK yang berada di wilayah tersebut tidak mampu memadamkan, bisa meminta bantuan kepada BPK yang berada diwilayah lainnya.

5. Setiap anggota BPK tidak boleh meminta sumbangan keluar dari wilayah kelurahan.

Meski perda tersebut sudah lama digaungkan, namun penerapannya masih sulit dilakukan. Alasannya, karena tingginya jiwa sosial petugas BPK yang merasa terpanggil setiap mendapat informasi adanya kebakaran. 

Seiring berjalannya waktu, perda tersebut hampir terlupakan. Hingga akhirnya perda yang sempat menguap itu kembali mencuat. Pemicunya, pada minggu 16 Mei 2021 lalu terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan relawan barisan pemadam kebakaran. Seorang ibu muda bernama Oktavia, meregang nyawa akibat tertabrak oleh salah satu mobil petugas pemadam kebakaran saat ingin mengejar kejadian kebakaran di Kota Martapura. Parahnya, pengemudi mobil BPK tersebut tidak memiliki surat izin mengemudi. Atas kejadian itu, dirinya akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian.

Seolah menjadi cambuk, insiden tersebut membuat Pemko Banjarmasin bereaksi dengan menggencarkan sosialisi dan pembinaan. Tanpa mengesampingkan niat mulia untuk membantu mengatasi musibah kebakaran, para relawan diminta memperhatikan dan mematuhi aturan yang berkaitan dengan aktifitas yang dilakukan, termasuk dalam berlalu lintas.

"Sosialisasi perda nomor 13 tahun 2008 juga tentang UU kelalulintasan, agar bisa menyamakan persepsi dengan kawan-kawan relawan, bahwa inilah yang harus dijaga, kami berharap ketika mereka memadamkan api, mereka bisa pulang dengan nyaman dan pengguna jalan lain pulang dengan nyaman tanpa ada musibah tambahan," ucap Plh Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Mukhyar.

Bukan hanya Pemko Banjarmasin, Polresta Banjarmasin melalui Kasatlantas, Kompol Gustaf Adolf Mamuaya juga menegaskan pihaknya akan melakukan pengecekan kelayakan armada relawan BPK, termasuk memastikan Surat Izin Mengemudi (SIM) dimiliki setiap pengemudi armada BPK.

"Kita pastikan mereka berupaya tertib. Yang perlu saya ingatkan, meski sebagai kendaraan prioritas, tapi tetap harus menghargai orang lain," kata Kompol Gustaf Adolf Mamuaya.

Di samping soal pengecekan kelayakan armada, yang juga menjadi sorotan yakni adanya anak-anak yang menjadi relawan BPK. Terkait hal itu, Gustaf mengaku akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menindaklanjutinya. 

Dikonfirmasi terpisah, Plt Kasatpol PP dan Damkar Kota Banjarmasin, Ahmad Muzaiyin mengatakan bahwa dalam ketentuan yang ada, anak-anak tak boleh ikut menjadi relawan BPK. 

"Kami akan membicarakan hal itu. Tentu persoalan ini tidak bisa selesai dalam waktu singkat. Tapi pertemuan yang digelar ini, menjadi langkah untuk pembenahan," kata Muzaiyin.

Bekerja Dengan Hati, Berjuang Tanpa Pamrih

Bekerja sebagai relawan BPK bukan perihal gampang. Kesabaran dan keikhlasan saat bekerja di lapangan sangat dibutuhkan, mengingat banyaknya resiko yang dihadapi. Belum lagi adanya gesekan yang membuat relawan harus lebih dewasa dalam bersikap.

Anggota Relawan BPK Star 10 Kalayan B dengan nomor register 022 bernama Muliadi menuturkan, menjadi relawan BPK merupakan tantangan serta bagian yang harus dihadapi dengan lapang dada.

“Posisi pemadam itu lambat dicaci, cepat dihina. Makanya jadi relawan BPK itu harus penya kesabaran yang besar. Jadi setiap di TKP ada orang kasar senyumi saja. Omongan orang dengarkan saja, yang penting kita bekerja sosial untuk membantu orang,” terangnya.

Muliadi sendiri sudah sangat lama menjadi relawan BPK. Sedari kecil dia mengenal dengan kegiatan sosial tersebut. Dia pun tak pernah lupa membarikan nasihat-nasihat kepada anggota yang lebih junior. Agar selalu dewasa dalam bersikap.

“Relawan itu ikut Tuhan, nggak digaji, nggak dapat apa-apa. Sepenuhnya berbicara keikhlasan. Jadi pemadam itu ikhlas harus punya sabar harus punya. Pujiannya hanya satu. Terimakasih. Tidak lebih. Tapi ucapan terimakasih itupun sudah sangat besar bagi kami. Sebab kami tak mengharapkan pujian,” lanjutnya.

Muliadi juga menanggapi soal kabar hangat yang saat ini beredar. Dia menilai tak ada yang salah dengan rencana penertiban itu. Salah satunya yang dia dukungan soal soal sopir minimal berusia 17 tahun dan mempunyai surat izin mengemudi (SIM). 

“Aturan itu baik, untuk menertibkan. Artinya demi kebaikan juga. Supir harus di atas 17 tahun dan harus punya SIM betul. Saya sepakat itu,” ucapnya.

Kendati demikian, ada hal yang mengganjal. Soal larangan anggota di bawah umur. Menurutnya, kebijakan itu harus dipikirkan kembali. Sebab, menjadikan seseorang untuk selalu perduli dengan orang lain bukan pelajaran yang bisa diberikan dengan mudah. Seyogyanya hal itu bisa diajarkan sedini mungkin.

“Tapi kalau untuk anggota di bawah mestinya boleh. Karena menurut saya kita mendidik manusia harus sedini mungkin untuk bersosial. Membantu sesama, niat baiknya kan agar mereka terbiasa hidup bersosial. Barhati sabar dan ikhlas,” pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar