Dekan FH Uniska: Pembenahan Undang-Undang Pemilu Dapat Menekan Perilaku Korupsi

Afif Khalid.jpg

KBRN, Banjarmasin : Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan (Uniska) Muhammad Arsyad Al-Banjari, Dr. Afif Khalid, SHi., SH., MH mengatakan tindakan korupsi bisa diminimalisir melalui pembenahan berbagai undang-undang, termasuk undang-undang pemilu serta peraturan di bawahnya.

Menurutnya, selama ini korupsi sering terjadi saat seorang Kepala Daerah berkuasa. Selain adanya peluang untuk korupsi, halal itu terjadi karena untuk menutupi mahalnya biaya politik saat pencalonan. 

"Makanya kembali lagi kepada Pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif, bagaimana membenahi ini terkait dengan proses peraturan pembuatan undang-undang terkait dengan undang-undang pemilu, sampai ke tataran pengaturan di bawahnya. Kemudian proses pelaksanaan pemilu itu sendiri, agar kiranya menekan biaya-biaya besar dalam hal pencalonan. Baik itu sebagai Kepala Daerah. Kemudian sebagai anggota legislatif, DPR, DPRD dan sebagainya," kata Afif.

Afif menegaskan, Uniska M Arsyad Al-Banjari Banjarmasin terus konsisten dengan visi melahirkan Mahasiswa berintelektual yang bermoral dan beradab.

"Perguruan Tinggi khususnya Fakultas Hukum Uniska, kita dari awal konsen terhadap bagaimana menciptakan nilai-nilai keilmuan, intelektual yang bagus, kemudian nilai-nilai moralitas. Makanya visi utama kita, selain melahirkan Mahasiswa berintelektual, juga Mahasiswa yang bermoral dan Mahasiswa yang beradab," Afif menegaskan.

Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata kuliah wajib. Sehingga hal ini dapat diaplikasikan ke masyarakat, setelah Mahasiswa terjun ke Masyarakat.

"Kalau kita proses perkuliahan. Mata kuliah masih ada Pendidikan Pancasila. Pendidikan Kewarganegaraan. Itu mata kuliah wajib di Perguruan Tinggi. Artinya pada saat kita bersinergi dengan mata kuliah-mata kuliah ini dalam tataran teori. Di Perguruan Tinggi itu dalam tataran normatif, teori, kemudian berusaha mengaplikasikannya di masyarakat. Makanya mata kuliah ini mata kuliah wajib. Pendidikan Pancasila. Pendidikan Kewarganegaraan," Afif menjelaskan.

Dalam mengkritik berbagai aturan, para Dosen juga melakukan dalam bentuk tulisan yang memberikan saran-saran.

"Kita ini mengkritik atau menasehati, bukan hanya turun ke jalan. Tapi bisa juga dengan tulisan. Dosennya menulis. Menganalisis dalam satu peraturan dengan peraturan yang lain. Mahasiswanya juga menulis. Di situ kita menulis juga ada kritikan-kritikan kita yang kemudian ada saran kedepan yang kita harapkan apa seperti ini," Afif kembali menegaskan.

Afif sangat setuju adanya CCTV di sekolah. Karena itulah proses untuk memudahkan dalam mencegah adanya dugaan pelanggaran atau dugaan kejahatan.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar