Warga Martapura Tolak Pembangunan TPPS

Istimewa

KBRN, Banjarmasin: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan beberapa instansi terkait di lantai II Aula Barakat Martapura.

Rapat tersebut membahas terkait keluhan warga Kelurahan Jawa dan Desa Tunggul Irang yang menolak pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Sementara (TPSS) di lahan eks Aula Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Intan Martapura

Pada Rakor tentang Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Perkotaan Air Santri yang dipimpin Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Banjar Ikhwansyah tersebut, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Banjar, Irwan Bora turut serta memboyong beberapa perwakilan masyarakat dari Desa Tunggul Irang dan Kelurahan Jawa yang menolak proyek pembangunan TPSS Air Santri dari Program Kota Tanpa Kumuh (KotaKu) agar mendapat pukulan.

“Pada Rakor hari ini, Pemkab Banjar telah III yang membawa beberapa perwakilan masyarakat yang diundang untuk pengerjaan TPSS Air Santri. Alhamdulillah, apa yang menjadi pertanyaan mereka dan dinamika di lapangan, sudah kami sampaikan. Terkait adanya kekurangan dalam pelaksanaannya, akan menjadi catatan kita sebagai bahan evaluasi,” ujarnya.

Tak hanya itu, pejabat definitif Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Kabupaten Banjar ini pun mengakui, bahwa pemicu pemicu warga dikarenakan miskomunikasi dan sosialisasi yang dilakukan instansi terkait.

“Yang jelas, upaya sosialisasi yang dilakukan Pemkab Banjar masih belum maksimal, jika dilihat dari proses di 2017 hingga 2018. Karena itu, terkait kekurangan ini, kita akan mencoba membawa sahabat-sahabat (warga) kita untuk mengunjungi Bank Sampah Sekumpul. Mudah-mudahan dengan cara ini dapat memberikan pemahaman, sehingga mereka mendukung pembangunan di Kabupaten Banjar ini,” harapnya.

Dalam kesempatan rakor, Muhammad Ramli selaku Camat Martapura kota mengaku siap memfasilitasi masyarakat, didampingi Koordinator Kotaku, untuk melakukan studi banding ke Bank Sampah Sekumpul.

“Tentunya kita tidak ingin program ini terkendala, karena sangat berpengaruh terhadap apa yang kita laksanakan ini, dan tentunya kita tidak menghendaki hal itu terjadi. Karena itu, kita akan membentuk semacam forum kecil yang melibatkan beberapa instansi terkait dan kerakyatan, untuk mencarikan solusinya,” katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Banjar, Irwan Bora dengan perwakilan masyarakat Kelurahan Jawa dan Desa Tunggul Irang, berharap hasil pertemuan ini dapat dilanjutkan pada pembahasan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III nanti.

Ia juga berharap Pemkab Banjar dapat menjelaskan dan mengedukasi masyarakat terkait bagaimana sebenarnya sistem penanganan sampah di TPS 3R dan Bank Sampah yang memiliki nilai ekonomi.

“Sehingga opini masyarakat pun tidak berkembang pembohong, dan menganggap sampah hanya dampak negatif untuk kesehatan. Karena, saya pun baru kali ini dilibatkan dalam Rapat Koordinasi, sehingga inilah yang memicu permalasahan. Yakni kurangnya sosialisasi, sehingga terjadi miskomunikasi,” bebernya.

Irwan juga berharap agar Pemkab betul-betul melaksanakan Rakor terkait penataan kawasan Air Santri di Kabupaten Banjar ini. Agar tidak ada lagi masyarakat yang merasa dirugikan dan terzolimi, karena miskomunikasi.

“Ini akan menjadi pembelajaran dan evaluasi bagi instansi terkait, karena dampak dari pembangunan ini untuk mensejahterakan masyarakat. Karena, ketika masyarakat berteriak, kita sebagai wakil yang memperjuangkan aspirasi mereka tentunya akan berteriak juga,".

Ditambahkannya, Anda ingin mengetahui bagiamana kajian teknis dan kajian tersebut. Sehingga kita pun sebagai orang awam dapat memahami apa saja dampak positif dan negatifnya.

Di tempat yang sama, Saipul sebagai mantan Ketua RT 01 Kelurahan Jawa, mewakili warga Kelurahan Jawa dan Desa Jawa Laut, mengungkapkan, tidak ingin menahan proyek pembangunan dari Pemkab Banjar.

“Awal perencanaannya akan membangun TPS 3R dari 4 kelurahan, sehingga mendapat dari warga hingga bersurat,” tuturnya.

sudah ada namun tetap seperti surat dari warga baik Kelurahan Jawa dan Desa Tunggul Irang, Lanjut Saipul, proyek pembangunan tetap berjalan tanpa warga setempat dan pihak kelurahan, serta melakukan sosialisasi terlebih dahulu.

“Hari ini, baru kita mendapat penjelasan bahwa sampah di sana sampah terpilah. Kita juga bingung, mengapa mereka tidak melakukan sosialisasi dari awal, karena pembangunan itu harus ada persetujuan dari masyarakat," jelasnya.

Disampaikannya, apa yang menjadi keluhan masyarakat, karena saat proses pembangunan tidak ada pemberitahuan, bahkan Lurah Jawa pun tidak mengetahui. Ini yang menjadi pertanyaan warga.

penerapan tersebut, Kamso selaku Koordinasi KotaKu Kabupaten Banjar dan Hulu Sungai Selatan, menjelaskan, minimnya sosialisasi hingga terjadi miskomunikasi tersebut karena proyek pembangunan Air Santri membutuhkan proses yang lama.

“Mungkin karena waktunya yang lama, ditambah saat dilakukan ada yang tidak ada. Sehingga terjadilah miskomunikasi. Karena saat sosialisasi, kita tidak mungkin merangkul semua warga, dan yang hadir hanya perwakilan saja,” tuturnya.

Kamso menyebutkan, akar permasalahan ini hanya soal tempat, dan bagaimana cara mengolah sampah.

“Untuk komitmen TPSS ini kedepannya, menjadi tanggung jawab Pokja yang melibatkan Disperkim, Dinas PUPR, dan DLH Kabupaten Banjar. Yang jelas, permasalahan sampah ini tidak hanya tanggung jawab dan komitmen daerah. Namun merupakan tanggung jawab bersama, yang juga melibatkan masyarakat,” pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar