PN Tipikor Banjarmasin Gelar Sidang Perdana Kasus Suap OTT KPK

Istimewa

KBRN, Banjarmasin : Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin gelar sidang perdana kasus dugaan hasil operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di kabupaten Hulu Sungai Utara.

Dalam sidang yang digelar secara virtual di Pengadilan Tipikor Banjarmasin Selasa (1/12/2021), jaksa penuntut umum dari KPK Titto Zailani dihadapan majelis hakim yang diketuai oleh Jamser Simanjuntak SH menyebutkan, kalau kedua orang yaitu Marhaini sebagai Direktur PT Hanamas dan Fachriadi sebagai Direktur CV Kalpataru telah mempersembahkan biaya kepada Plt Kadis PUPR HSU yakni Maliki.

Pemberian ini terkait dengan proyek yang mereka menangkan sebesar 15 persen, yakni sebesar Rp. 245 juta untuk dua proyek PUPR di Kabupaten Hulu Sungai Utara senilai Rp. 3,4 miliar, yakni dua pembangunan saluran irigasi di desa Kayakah Kecamatan Amuntai Selatan dan di Desa Karias di Kecamatan Banjang.

Usai sidang kuasa hukum Marhaini yakni Supiansyah Sarham SE SH menyatakan, bahwa dalam perkara ini kliennya tidak pernah berhubungan dengan mantan Bupati HSU yakni Abdul Wahid hanya melalui Plt Kadis PUPR yakni Maliki.

“Kami membantah kalau klien mereka terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan oleh KPK beberapa waktu lalu yang terjadi di Amuntai,” ungkap Supiansyah Darham.

Sementara itu Mustakim Alawi SH sebagai kuasa hukum Fachriadi CV Kalpataru mengungkapknya, dalam perkara ini tidak akan melakukan eksepsi atau nota pembelaan atas dakwaan dari KPK.

“Kami tidak eksepsi dari dakwaan, dan kami berharap sidang nanti akan berjalan lancar,” kata Mustakim Alawi SH.

Keduanya dijerat dengan pasal 5 ayat (1) huruf A dan pasal 13 UU no 31 tahun 1999 tentang tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU no 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo 64 ayat 1 KUHP.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar