Tak penuhi Panggilan, Terpidana kasus Korupsi Pengadaan lahan UPPKB di Tabalong berstatus DPO

Pihak Kejari Tabalong saat menyampaikan rilis terkait diterbitkannya surat DPO untuk terpidana kasus korupsi pengadaan lahan untuk UPPKB di Tanjung.

KBRN, Banjarmasin: Sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi dalam pengadaan lahan untuk UPPKB (Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor) Tabalong TA 2017 atas nama terdakwa Rahman Nuriadin, bersama ini disampaikan, jika perkara tersebut sempat diputus bebas oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin, berdasarkan putusan Nomor : 21/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bjm tanggal 25 Maret 2021 lalu.

Sebab, dalam salah satu amar dalam putusan tersebut, memerintahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tabalong, untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, sehingga terdakwa dikeluarkan dari Rumah Tahanan Kelas II B Tanjung.

Selanjutnya, JPU mengajukan kasasi pada 06 April 2021 ke. Mahkamah Agung (MA) dan menyerahkan memorinya, pada tanggal 19 April 2021, ungkap Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tabalong, Mohamad Ridosan SH MH.

Adapun isi pokok dari memori kasasi, di mana JPU tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang menyatakan, tidak ada kerugian negara dalam proses pengadaan lahan untuk pembangunan UPPKB di Tabalong, sementara terdakwa Rahman Nuriadin, bertindak sebagai PPTK, jelasnya. 

Di sisi lain, hakim juga berpendapat, perkara ini adalah murni hubungan keperdataan karena adanya surat kuasa dari pemilik tanah (Kartiko, Yulianti dan Akhmad Ritaudin, red) ke makelar tanah, dalam hal ini Hairi dan Mahyuni.

JPU dalam memori kasasinya membuktikan, dalam proses pengadaan lahan banyak perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh terdakwa Rahman Nuriadin, antara lain surat kuasa yang terbit bukan atas kehendak pemilik tanah melainkan kehendak makelar tanah dan terdakwa, sehingga pemilik tidak mengetahui berapa harga tanah sebenarnya.

Setelah melalui proses ulang pemeriksaan perkara oleh majelis hakim pada tingkat kasasi, maka pada 08 Maret 2022 dengan nomor Putusan MA Nomor : 938 K/Pid.Sus/2022, terdakwa Rahman Nuriadin, dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama -sama dan dijatuhi pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan, serta denda sebesar Rp400 juta, subsidair 4 bulan kurungan, serta diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp50 juta, beber Mohamad Ridosan. 

Adapun uang pengganti sebesar Rp50 juta yang wajib dibayar oleh terdakwa, terbukti merupakan uang yang terdakwa nikmati dari hasil pembebasan lahan yg terdakwa dapat dari makelar tanah, yakni Hairi.

Sementara itu, dalam rangka pelaksanaan eksekusi atas putusan Mahkamah Agung, JPU telah melakukan pemanggilan terhadap terpidana Rahman Nuriadin sebanyak tiga kali, namun tidak dipenuhi, dan terpidana pun tidak ada di kediamannya, tegasnya.

Selanjutnya, pihak Kejari Tabalong menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap terpidana Rahman Nuriadin, sekaligus akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung secara berjenjang melalui Kejaksaan Tinggi, serta berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk pelaksanaan eksekusi.

"Lewat media ini, kami juga disampaikan, agar terpidana Rahman Nuriadin dapat kooperatif," ungkap Kajari Tabalong.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar