JPU : Keterangan Terdakwa Tidak Ada Aliran Dana Ke Mardani 

Mantan Kadis RSDM Tanah Bumbu

KBRN, Banjarmasin : Sidang dugaan pengalihan izin usaha pertambambangan yang menjerat mantan Kepala Dinas ESDM kabupaten Tanah Bumbu hadirkan dua saksi ahli sekaligus agenda pemeriksaan terdakwa kembali di gelar di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Senin (23/5/2022). 

Dipimpin oleh ketua majelis hakim Yusriansyah SH, sidang lanjutan kasus yang menjerat mantan Kepala Dinas ESDM kabupaten Tanah Bumbu Dwijono Sutopo hadirkan dua saksi dari tim kuasa hukum yakni ahli hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Mudzakir, dan pakar hukum tata negara Margarito Kamis.

“Pinjam-meminjam dalam bahasa hukum tetap pinjam meminjam, artinya ada pemilik dana dan peminjam dana, harus ada kesepakatan pinjaman terebut, kewajiban peminjam harus mengembalikan dana ke yang meminjamkan, itu dibolehkan dan tidak bisa diklasifikasikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum,” kata Mudazkir.

Adapun saksi ahli Margarito ditanyakan melalui perumpamaan mekanisme pertanggungjawaban suatu produk hukum berupa SK yang diterbitkan Bupati terkait IUP di Tahun 2011, dimana saat itu kewenangan terkait IUP berada pada kepala daerah tingkat II.

Dikatakannya, dengan perumpamaan demikian, Bupati menjadi satu-satunya orang di lingkup pemerintahan tingkat II yang berkewenangan menerbitkan produk hukum terkait IUP.

“Dari ilmu administrasi negara, kewenangan cuma ditemukan di dalam UU didefinisikan di UU tidak ada di tempat lain, bupati adalah satu satunya pejabat yang berkewenangan menerbitkan IUP,” paparnya.

Usai sidang Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan RI Agung Abdul Salam SH menyatakan, keterangan dari saksi ahli yang dihadirkan oleh kuasa hukum terdakwa berkesesuaian dengan pasal yang didakwakan yakni pasal 11, 12 a,b dan pasal 3,4 undang undang tipikor, namun berdasarkan keterangan dari terdakwa dipersidangan tidak ada aliran dana yang mengalir ke mantan bupati tanah bumbu mardani haji maming.

“Terdakwa sendiri mengakui bahwa tidak ada aliran dana ke Mardani H Maming,” ungkap Abdul Salam.

Sementara kuasa hukum terdakwa sahlan alboneh menyatakan, juga mengakui kalau uang pinjaman dari terdakwa tidak ada mengalir ke bupati, namun mempertanyakan mengapa sampai sk peralihan izin usaha pertambangan yang bertentangan itu diterbitkan.

“Ada dugaan lain, atau dengan cara yang lain seperti yang dinyatakan saksi sebelumnya dari PT PCN sudah menyampaikan ada sekita 89 miliar yang mengalir kesana, artinya meskipun dari terdakwa tidak ada mengalir, tapi yang bersangkutan diduga kuat menerima dari PT PCN berdasarkan kesaksian pada waktu itu, apakah ada hubungannya dengan SK ini tentu tugas penegak hukum untuk membuktikannya,” tutupnya.

Sidang perkara yang menjerat mantan kepala dinas esdm tanah bumbu kembali akan digelar minggu depan dengan agenda tuntutan.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar