Plt Bupati HSU Buka Rakor Program Pencegahan Korupsi

Plt Bupati HSU H Husairi Abdi membuka Rakor program pencegahan Korupsi. foto: istimewa

KBRN, Banjarmasin: Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) yang bekerjasama dengan Kepala Satuan Tugas koordinasi dan Supervisi Komisi Wilayah III Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) program pencegahan Korupsi.

Rakor kali ini, terkait Program Pencegahan Korupsi terkait Pengadaan Barang dan Jasa Perizinan, Manajemen Aset dan Optimalisasi Pendapatan, bertempat di Mess Negara Dipa HSU.

Rapat Koordinasi dibuka Plt Bupati HSU H Husairi Abdi, dan dihadiri Pj Sekda HSU serta Kepala SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten HSU. 

“Terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada pimpinan KPK RI, khususnya tim monitoring KPK RI yang telah meluangkan waktunya untuk melaksanakan koordinasi, terkait monitoring dan evaluasi rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi di Kabupaten HSU tahun 2022,” kata Plt Bupati HSU H Husairi Abdi.

Kegiatan monitoring dan evaluasi yang diselenggarakan, memiliki makna yang sangat penting dan strategis. Hal ini, menurut Husairi agar pemerintah daerah mendapatkan arahan, bimbingan dan suntikan wawasan serta spirit baru, dalam melaksanakan program pencegahan korupsi di unit kerja masing-masing di lingkungan pemda.

Husairi melanjutkan, bahwa begitu besar dan bahayanya dampak korupsi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, maka menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama untuk melakukan pencegahan tindak pidana korupsi. 

“Kita harus tetap memiliki semangat dan komitmen yang tinggi untuk melakukan pencegahan korupsi, salah satunya dengan mendukung pelaksanaan program monitoring dan evaluasi rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi di HSU,” terangnya lagi.

Aplikasi Monitoring Center For Prevention (MCP) KPK, terdapat 8 (delapan) sektor yang menjadi area intervensi kinerja program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi, yang dilaksanakan oleh seluruh pemerintah daerah. Sektor-sektor tersebut, mencakup, perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP, manajemen aparatur sipil negara, tata kelola dana desa, optimalisasi pendapatan daerah, serta manajemen aset. 

"Saya meminta kepada SKPD terkait untuk segera menindaklanjuti, apa yang menjadi target capaian kinerja program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi pada delapan sektor/area intervensi tersebut,” tegasnya.

Husairi berharap, pejabat pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, terhadap kesungguhan dan komitmen pemerintah daerah dalam memberantas korupsi. 

“Salah satunya dengan usaha maksimal kita untuk meningkatkan capaian presentasi MCP Kabupaten paling tidak berada di status warna kuning dan syukur apabila kita mampu tingkatkan hingga berada di status biru atau hijau,” harapnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar