Buruh Kecewa Pemprov Kalsel Hanya Jadi Stempel Pusat

KBRN, Banjarmasin : Aksi unjuk aspirasi buruh dan pekerja kembali terjadi di depan Gedung DPRD Kalsel, Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kamis (25/11/2021).

Sejak pagi ratusan buruh dan pekerja ini, sudah menyuarakan aksinya, agar dicabutnya keputusan terkait UMP Kalsel Tahun 2022 yang hanya naik sebesar 1,01 persen.

Bahkan mereka, juga menuntut untuk bertemu langsung dengan Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor.

Salah satu Presidium Aliansi Pekerja Buruh Banua, Yoeyoen Indharto mengungkapkan kekecewaannya kepada Pemerintah Provinsi Kalsel karena hanya menjadi pengikut pemerintah pusat.

"Jangan lah dewan pengupahan provinsi dan bahkan Gubernur sendiri cuma jadi stempel pusat.kewenangan daerahnya mana, " ucap Yoeyoen.

Ia membandingkan, dengan Keputusan Wali Kota Depok menetapkan kenaikan UMP Tahun 2022 sebesar 5,7 persen untuk daerahnya.

"Depok berani lo setingkat wali kota 5,7 persen naik UMP.  jauh di atas rata-rata kenaikan UMP nasional 1-1,09 persen.Sudah ada contoh dan ini kita kirim ke lembaga kerjasama tripartit Kalsel," ucapnya.

Sebab menurutnya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan seharusnya tidak dijadikan dasar penghitungan kenaikan UMP. PP tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ditambah UU Cipta Kerja hingga kini masih dalam judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK).

Diketahui, pihak buruh ingin pemerintah daerah bisa menaikan UMP seberas 5 sampai 8 persen untuk kesejahteraan mereka.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar