KBRN, Jakarta: Dampak pandemi Covid-19 belum juga berakhir, bahkan masih dirasakan masyarakat. Tingginya harga-harga sejumlah komoditi baik pangan maupun non pangan saat ini dikeluhkan masyarakat di tanah air, seperti naiknya harga minyak goreng, daging, gas LPG dan BBM non-subsidi hingga tarif tol dalam kota.
Untuk minyak goreng, tidak hanya naik, masyarakat masih kesulitan untuk mendapatkannya, kendati pun pemerintah sudah mensubsidi minyak goreng.
Kondisi minyak goreng langka adalah hal baru yang dialami masyarakat Indonesia. Kondisi ini tentunya sangat menyulitkan terutama bagi masyarakat desa yang memiliki perekonomian menengah ke bawah.
Tidak hanya minyak goreng, pada 27 Februari lalu, PT Pertamina telah menaikkan harga gas LPG non subsidi 5,5 kg dan 12 kg. Untuk DKI Jakarta misalnya, harga LPG non subsidi 5,5 kg mencapai Rp88.000, sementara LPG 12 kg mencapai Rp187.000. Kenaikan harga ini tentu memberatkan masyarakat, terlebih pedagang. Sejumlah pedagang pun yakni produsen tahu tempe dan pedagang daging, melakukan aksi mogok produksi sebagai bentuk protes.
Lalu apa solusi atau pun jalan keluarnya untuk menghadapi keluhan yang dirasakan masyarakat saat ini?
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk peka dengan keluhan rakyat. Menurut Mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) ini, diperlukan solusi jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang terhadap berbagai persoalan itu.
Solusi secepatnya dari sang pemangku kebijakan pun dibutuhkan, untuk menekan harga yang meresahkan ini.
Berbagai opsi dapat dibahas oleh Pemerintah bersama DPR. Namun yang penting adalah bergerak cepat. Jangan sampai rakyat terlalu lama menunggu solusi.
Semoga saja pemerintah dapat mencarikan solusi terbaik untuk mengatasi keluhan naiknya harga harga tersebut, sehingga masyarakat tidak terbebani. Apalagi dapur harus tetap ngebul.
Komentar ditulis Redaktur senior Pro3 RRI, Agus Rusmin Nuryadin
0 Komentar