Kepulangan WNI Korban Penyekapan di Kamboja yang Melegakan

Sebagian WNI yang disekap di Kamboja. (Foto: BBC)

KEPULANGAN 12 WNI korban penyekapan oleh perusahaan investasi bodong dari Kamboja ke Tanah Air, Jumat (5/8/2022), menjadi kabar cukup melegakan. Meski ini baru tahap awal proses pemulangan, itu menandakan negara cepat merespons dalam menangani kasus yang menimpa warganya di luar negeri. 

Selayaknya kita mengapresiasi tindak lanjut dari kasus tersebut, yaitu didorongnya sinergitas antara Pemerintah Indonesia dan Kamboja dalam penanganan kejahatan lintas negara. Seperti kita ketahui, kasus tersebut termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO), sehingga perlu penyelesaian melalui perundingan nota kesepahaman (MoU) antar kedua negara. 

Hal ini terwujud setelah adanya pertemuan antara Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dengan Menteri Dalam Negeri Kamboja Krolahom Sar Kheng di Kamboja pada Kamis lalu. Nota kesepahaman tersebut setidaknya menjadi dasar kerja sama yang lebih erat untuk memberantas kasus TPPO, utamanya dalam hal pencegahan, perlindungan korban, penegakan hukum terhadap pelaku TPPO dan koherensi kebijakan penanganan TPPO.

Sinergi pemerintah kedua negara ini dianggap perlu, karena kasus penipuan dan TPPO terhadap para pekerja migran Indonesia belakangan ini semakin meningkat. Berdasarkan data Direktorat Perlindungan WNI dan BHI Kemlu RI, jumlah WNI korban TPPO di Kamboja meningkat dari 119 orang pada 2021 menjadi 298 orang pada periode Januari hingga Juli 2022. 

Sementara untuk kasus yang sedang ditangani saat ini, angka korban juga terus bertambah dari laporan awal 53 orang kini menjadi 129 orang.

Mestinya, upaya penanganan dan pencegahan kasus serupa tidak hanya dilakukan dengan MoU kedua negara saja. Namun, mengantisipasi penempatan PMI secara illegal juga bisa dilakukan sejak masih di daerah.

Pemerintah daerah masing-masing rasanya perlu untuk membuat regulasi, terkait perlindungan warganya yang menjadi PMI di luar negeri. Bahkan jika perlu, pemda juga didorong untuk mengalokasikan anggaran untuk pelatihan calon PMI sebelum berangkat keluar negeri. Sehingga sasaran pekerjaan para PMI bukan lagi di sektor informal.   

Sementara terkait modus perekrutan PMI illegal melalui media sosial, seperti ditemukan dalam kasus di Kamboja ini, sebenarnya diperlukan upaya pencegahan dari berbagai stakeholder terkait. Pemerintah harus bisa lebih maksimal dalam mengkonter iklan-iklan lowongan pekerjaan yang berindikasi TPPO. Selain juga literasi dan sosialisasi terkait syarat bekerja di luar negeri.

Berkaca dari kasus lolosnya WNI yang keluar negeri sebagai PMI illegal, nampaknya perlu kita cermati kembali. Pihak imigrasi sebagai pihak yang berwenang memberikan izin seseorang meninggalkan Indonesia, diharapkan dapat berperan lebih maksimal. Mereka yang bisa keluar negeri, harus dipastikan telah membawa dokumen lengkap, sehingga ada jaminan keamanan dan perlindungan.*

Editor: Bambang Dwiana

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar