Upaya Membangun Perguruan Tinggi Seni di Kaltim

MJE Mewakili Sekda Provinsi Kaltim Melakukan Penandatanganan PKS
Bersama Jajaran Rektorat ISI Yogyakarta

KBRN, Yogyakarta: Perjuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk mendirikan Institut Seni dan Budaya Indonesia (ISBI) Kaltim sejak tahun 2012, akhirnya mulai menemui titik terang.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia disebut telah memberikan lampu hijau atau persetujuan terkait rencana ini.

Dalam pertemuan bersama Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta, pada Kamis (21/10/2021) pagi, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Kaltim Muhammad Jauhar Efendi mewakili Sekda Provinsi Kaltim melakukan penandatanganan perpanjangan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Pemprov Kaltim dengan ISI Yogjakarta, bertempat di Ruang Rapat Rektorat.

Selain perpanjangan PKS antara Sekda Provinsi Kaltim dengan Pembantu Rektor I ISI Yogyakarta, pertemuan juga membahas mengenai masa depan Rintisan ISBI Kaltim. 

Hadir pada pertemuan ini Rektor ISI Yogjakarta, Prof. Dr. M. Agus Burhan, M.Hum., dan Purek I, Purek II, dan Purek III, serta Koordinator Rintisan ISBI, Prof. Dr. I Wayan Dana, M.Hum. Selain itu juga hadir para pejabat Rektorat.

Rektor ISI Prof M Agus Burhan menegaskan, komitmen ISI untuk proses pendirian ISBI Kaltim, yang telah diperjuangkan dan dipersiapkan sejak Tahun 2012. 

"Naskah akademik, amdal dan dokumen lain telah dipersiapkan sejak tahun 2012. Hanya saja sampai sekarang belum ada persetujuan dari Kementerian," kata Agus di Yogyakarta, Kamis kemarin.

Kendati demikian, Prof Agus dalam kesempatan bertemu dengan Direktur Kelembagaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dr Ridwan baru-baru ini menyatakan, walaupun ada moratorium pendirian PTN, rencana pendirian ISBI Kaltim memiliki peluang besar untuk bisa terealisasi.

Sementara itu dalam kesempatan Focus Group Discussion (FGD) di Tenggarong pada 27 September 2021 lalu yang dihadiri langsung Wagub Kaltim Hadi Mulyadi bersama Rektor ISI Yogyakarta Prof Agus, Hetifah (Wakil Ketua Komisi X DPR-RI), dan Rusman Yakub (Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kaltim) ada keinginan untuk membentuk Task Force atau satuan tegas (satgas) antara ISI dan Pemprov.

Satgas ISBI Kaltim terang Jauhar bertugas untuk merancang langkah-langkah strategis termasuk me-review dokumen naskah akademik dan dokumen terkait lain yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi terkini.

"Termasuk mengkaji ulang dukungan penganggaran terhadap rencana pendirian ISBI," kata Agus.

Pemprov Kaltim juga menerima saran masukan terkait hambatan dan keluhan dari ISI yang akan menjadi perhatian pihaknya untuk diperbaiki di masa mendatang.

Hingga kini, Surat Gubernur untuk  Mendikbud RI terkait permohonan pendirian ISBI Kaltim juga sudah siap dan telah ditandatangani.

"Setelah pertemuan, saya langsung telepon pejabat Pemkab Kukar dan Bu Hetifah (DPR RI) untuk melakukan langkah pro aktif, karena waktunya (persiapan dan eksekusi pendirian ISBI) mepet sekali. Jadi, semua pihak harus bergerak bersama bila ingin rencana ini segera terwujud," kata Agus. (DNS)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00