FOKUS: #PPKM

PLN: 51 Persen Listrik Berasal dari EBT

Executive Vice President PT PLN, Edwin Nugraha Putra, saat menjadi pembicara secara virtual dalam Focus Group Discussion dengan tema

KBRN, Jakarta: PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menargetkan sebesar 51 persen listrik dari pembangkit baru Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021).

Hal itu disampaikan oleh Executive Vice President PT PLN, Edwin Nugraha Putra, dalam Focus Group Discussion dengan tema 'Indonesia Menuju Net Zero Emission 2060' yang digelar Pandawa Nusantara di Hotel Sultan, Jakarta, seperti diikuti RRI.co.id, Rabu (8/12/2021).

“PLN berani menyebutkan RUPTL 2021, 51 persen dari pembangkit baru itu berasal dari EBT,” ungkapnya.

Edwin menyampaikan, bahwa selama 10 tahun ke depan, pihaknya menargetkan pasokan listrik sebesar 40,6 Gigawatt (GW) dari EBT.

“Pembangkit fosil masih masuk di 10 tahun ke depan, nanti dari 2031-2060 ada 1.300 TWh itu disuplai EBT. Diperlukan kapasitas 230 Gigawatt pembangkit baru,” ujarnya.

Edwin pun mengatakan, bahwa pihaknya optimis pada 2060 mendatang Net Zero Emmition (NZE) akan terwujud.

“Insya Allah 2060 terjadi carbon determinate. Kamu ganti kebutuhan PLTU jadi EBT. Tentu harga harus mendekati harga keekonomian, jangan sampai meninggikan harga listrik di masyarakat,” katanya.

Namun, Edwin menambahkan, hal itu membutuhkan dukungan dari semua pihak, termasuk Pemerintah, DPR RI dan juga pemangku kebijakan lainnya.

Anggota Komisi VII DPR RI, Dyah Roro Esti, yang juga menjadi narasumber dalam FGD tersebut menimpali.

Roro mengaku sepakat dengan Edwin bahwa komitmen besar tersebut harus direalisasikan sedikit demi sedikit ataupun didukung.

Namun, menurut Roro, rencana besar itu harus dilakukan melalui transisi, tidak bisa sekaligus.

Roro juga meyakini, perubahan tersebut akan membawa multiplier effect yang positif.

“Perubahan dibutuhkan political will, kemauan dari policy maker. Kami sudah merancang paling optimal harus seperti apa dan sepakat mendorong energi transisi di Indonesia,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Roro menegaskan, bahwa Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) di DPR RI harus didorong dan direalisasikan.

“Jadi mendorong RUU EBTKE untuk mengurangi emisi karbon, ini akan didorong dan PR bersama untuk mengawal. Harus bersatu lintas fraksi, tak lagi lihat warna, tapi bagaimana bisa gotong royong untuk realisasi kebijakan untuk Bangsa Indonesia,” ungkapnya.

Sementara Pengurus DPP Pandawa Nusantara, Mamit Setiawan menyampaikan, bahwa dukungan semua pihak itu bisa dituangkan di pembahasan RUU EBTKE yang tengah bergulir di DPR RI.

Salah satunya, menurut Mamit, di dalam RUU itu harus dituangkan kemudahan perizinan berinvestasi di sektor EBT.

“Kalau bisa di UU EBT ada lembaga sendiri yang mengatur regulasi terkait EBT. Perlu regulator lain selain Kementerian ESDM yang memang mengatur keberlanjutan di sektor EBT,” ujarnya.

Dengan ada kemudahan investasi, Mamit mengatakan, maka pemanfaatan potensi EBT di Indonesia akan berjalan maksimal.

Sebab, menurut Mamit, transisi dari energi fosil ke EBT pasti akan memakan biaya yang mahal.

Jangan sampai, lanjut Mamit, transisi tersebut menjadi beban Negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terlebih lagi memberatkan masyarakat.

“Karena dengan adanya UU EBT ini maka kepastian hukum ada, investasi tumbuh. Tidak mungkin PLN, Pertamina jalan sendiri tanpa investasi, karena biaya yang dibutuhkan sangat besar. dengan adanya UU EBT, maka investasi, nilai beli bisa terangkum di sana,” katanya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar