Mendag Kritik WTO Tak Berkutik Hadapi Negara Maju

KBRN, Jakarta : Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyebut Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) tak berfungsi dan tak berkutik menghadapi negara-negara maju yang menerapkan standar ganda dalam perdagangan internasional, di tengah ketidakpastian global saat ini.

Menurut Mendag, sikap negara-negara maju yang menghambat perdagangan dengan menerapkan kebijakan proteksionisme dan perang dagang, ikut berkontribusi pada laju inflasi tinggi yang melanda dunia saat ini.

“Ketika negara-negara yang sudah maju menerapkan standar ganda, WTO justru tidak berkutik,” tegas Mendag Lutfi saat menjadi pembicara dalam panel diskusi bertema 'The Biggest Trade Deal in the World' yang diselenggarakan Channel News Asia, Jumat (27/5/2022).

Untuk menghadapi itu, kerjasama ekonomi  regional atau Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) menjadi penting. 

"Tingginya harga komoditas dunia saat ini adalah peluang bagi para petani di negara-negara berkembang besar seperti Indonesia,India, Brasil dan Tiongkok untuk menikmati keuntungan lebih. Ini ekuilibrium baru dalam perdagangan komoditas pangan dunia," tukas Mendag.

Menurutnya, peluang itu jangan dirusak dengan menyalahkan salah satu negara, misalnya Tiongkok karena posisi dagang yang kurang menguntungkan. Karena lebih bahaya kalau beberapa negara maju berkelompok untuk membenarkan standar ganda.

"Negara-negara yang sudah maju menyalahkan dan mengganggu perdagangan bebas dunia, ketika mereka kurang diuntungkan posisi dagangnya terhadap suatu negara tertentu, misalnya Tiongkok.Padahal, dahulu ketika posisi dagang mereka diuntungkan sehingga petani di Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang makmur, semua negara berkembang dipaksa membuka pasar mereka," papar Mendag menjelaskan maksud pernyataanya.

“Seharusnya ada kebersamaan dan kesetaraan kesempatan dalam perdagangan bebas dunia,” tegas Mendag Lutfi.

Terkait hal tersebut, Mendag Lutfi sempat bersitegang dengan panelis lainnya yaitu CEO Suntory Holdings-salah satu produsen makanan dan minuman terbesar di dunia asal Jepang-Tak Miinami.

Sang CEO menyatakan pesimis dengan situasi perdagangan dunia saat ini, khususnya karena Tiongkok yang saat ini menutup pasarnya karena kebijakan Zero-Covid yang diterapkan Presiden China Xi Jin Ping. Sehingga Tiongkok, menurutnya, perlu dibatasi perannya dalam perdagangan dunia.

Mendag Lutfi menyayangkan pandangan tesebut apalagi mengingat Jepang sudah merasakan menjadi negara maju.

Menurut Mendag dunia harus mengakui fakta bahwa ketika Tiongkok mulai mendominasi perdagangan dunia, dampak positifnya dapat dirasakan seluruh masyarakat dunia dengan harga barang-barang yang semakin terjangkau.

“Kami di Indonesia sangat merasakan betul manfaatnya. Apalagi Tiongkok juga menjadi sumber utama transfer teknologi bagi negara-negara berkembang saat ini.Padahal,  Tiongkok baru bergabung dengan WTO di tahun 2001. Tapi manfaatnya jauh lebih terasa dibandingkan empat puluh tahun lebih sejak perdagangan dunia didominasi oleh kapitalisme Barat," tandas Mendag.

Dengan adanya  RCEP, lanjut Mendag,  berpotensi memperbaiki tata niaga perdagangan dunia. Dari yang sebelumnya berbasis akumulasi dan konsentrasi kemakmuran, menuju tata niaga baru yang meratakan kemakmuran dan menciptakan kesejahteraan bersama.

“Tata niaga dunia yang baru harus berbasis kolaborasi yang bermanfaat tanpa adanya diskriminasi atau bersifat inklusif. Bila seluruh dunia sibuk berkolaborasi maka tidak ada ruang untuk kompetisi yang sering kali berujung kepada konflik  antarnegara,” pungkasnya.

RCEP adalah perjanjian perdagangan bebas terbesar di dunia diikuti oleh sepuluh negara ASEAN ditambah Australia, Selandia Baru, Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan. RCEP adalah kerja sama perekonomian pertama di dunia yang memiliki Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan sama-sama menjadi anggota. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar