Presiden Ungkap 5 Agenda Utama APBN 2023

Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato pengantar RUU APBN tahun anggaran 2023 beserta nota keuangannya pada rapat Paripurna DPR pembukaan masa persidangan I DPR tahun sidang 2022-2023 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2022). (Foto: ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc)

KBRN, Jakarta: Presiden Joko Widodo mengungkapkan lima agenda utama anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2023. Hal itu disampaikan Presiden dalam Pidato Pengantar Nota Keuangan RAPBN 2023 di Gedung Nusantara DPR, Selasa (16/8/2022).

"Satu, penguatan kualitas SDM unggul yang produktif, inovatif, dan berdaya saing. Melalui peningkatan kualitas pendidikan dan sistem kesehatan serta akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial," kata Presiden.

Kedua, lanjut Presiden, akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, khusus. Khususnya pembangunan infrastruktur di bidang energi, pangan, konektivitas, serta Teknologi Informasi dan Komunikasi.

"Tiga, pemantapan efektivitas implementasi reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi. Empat, pelaksanaan revitalisasi industri, dengan mendorong hilirisasi untuk meningkatkan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi dan berbasis ekspor," ujarnya.

Terakhir, mendorong pembangunan dan pengembangan ekonomi hijau. 

Presiden menyebut, tahun 2023 merupakan momentum untuk melaksanakan konsolidasi fiskal yang berkualitas. Hal itu agar pengelolaan fiskal tetap menjaga keseimbangan antara kemampuan countercyclical dengan upaya pengendalian risiko pembiayaan.

  

"Konsolidasi dan reformasi fiskal harus terus dilakukan secara menyeluruh, bertahap, dan terukur. Dimulai dari penguatan sisi pendapatan negara, perbaikan sisi belanja, dan pengelolaan pembiayaan yang hati-hati," ucapnya.

Presiden menambahkan, reformasi fiskal di sisi penerimaan dijalankan dengan optimalisasi pendapatan yang ditempuh melalui beberapa hal. Yaitu penggalian potensi, perluasan basis perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan optimalisasi pengelolaan aset, serta inovasi layanan. 

"Dengan demikian, rasio perpajakan dapat meningkat dan memperkuat ruang fiskal. Dengan tetap menjaga iklim investasi, keberlanjutan dunia usaha, dan melindungi daya beli masyarakat," katanya menambahkan.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar