Gubernur BI Ajak Stakeholders Sinergi Tekan Inflasi Pangan

Gubernur BI Perry Warjiyo dalam Rakornas TPID (photo:mglenak)

KBRN, Jakarta : Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan laju inflasi sudah menjadi  permasalahan global yang dialami seluruh negara. Hal itu terjadi karena kondisi dunia yang sedang bergejolak.

"Gejolak ekonomi dunia terjadi akibat ketegangan poltik, gangguan mata rantai global, serta kebijakan proteksionisme dari berbagai negara,” kata Perry di sela-sela Rapat Kordinasi Nasional (Rakornas) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Jakarta, Kamis (18/8/2022).

“Jadi perlu langkah nyata, sinergi, secara mikro dan makro baik pusat maupun daerah, untuk mengantisipasi laju inflasi akibat gejolak tersebut," lanjutnya.

Dalam pernyataannya, Gubernur BI menyoroti laju inflasi pangan yang pada bulan Juli 2022 sudah menyentuh angka 11,47 persen. Sedangkan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) mencapai 4,94 persen, atau sudah melampaui target kisaran inflasi 3 plus minus 1 persen.

Untuk itu, Bank Indonesia pada pekan kemarin, telah membentuk Gerakan Nasional Inflasi Pangan hingga ke daerah-daerah bekerja sama dengan Kementerian Kordinator Perekonomian. Gerakan mencakup distribusi pangan dari daerah yang surplus ke daerah yang mengalami defisit pangan serta menjaga ketersediaan pasokan.

"Dengan ini, Insha Allah inflasi pangan 11,47 persen dapat turun menjadi 5 atau 6 persen. Itu artinya daya beli masyarakat terjaga dan inflasi terkendali," ujar Perry Warjiyo.

Sementara itu Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, saat ini harga pangan relatif terkendali. Antara lain harga beras,  daging sapi, daging ayam, bawang merah, bawang putih, cabe merah, dan gula pasir. Cadangan beras pemerintah di Bulog juga terjaga sebanyak 1 juta-1,5 juta ton. 

“Pemerintah mendorong KUR pertanian dan sistem resi gudang dalam upaya menjaga harga dan produksi pangan.  KUR pertanian plafonnya mencapai 90 triliun di tahun 2022. Jumlah itu lebih besar dibandingkan KUR Pertanian tahun 2021 yang besarnya cuma 70 triliun," ungkap Menko Airlangga.

Ia juga mendorong kerjasama antar daerah yang menjadi sentra produksi pangan, serta distribusi ke daerah yang bukan sentra produksi pangan.

"Presiden juga menugaskan Pemda agar TPID terus ditingkatkan. Di tahun 2022 ada 111 daerah yang bekerjasama. Jumlah itu  meningkat dibandingkan tahun 2021  yang jumlahnya baru 93 daerah," ujar Menko Airlangga.

Ia juga mengatakan akan menindaklanjuti permintaan Presiden Joko Widodo terhadap daerah-daerah yang inflasinya sudah lebih tinggi di atas inflasi nasional. 

Menurut Menko Airlangga,  ada sekitar 30 daerah yang inflasinya sudah melampaui inflasi nasional. Tiga  diantaranya yang tertinggi Jambi dengan inflasi 8,55 persen, Sumbar 8,01 persen, Bangka Belitung  7,7 persen.

"Pemdanya perlu menangani inflasi ini dengan baik. TPID harus membuat program penanganan inflasi yang adaptif dan inovatif," kata Menko Airlangga menutup pernyataannya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar