Kemendagri: Pelayanan Publik Harus Mengarah Single Sign-On

Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh. (Foto: Kemendagri)

KBRN, Jakarta: Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, pelayanan publik di Indonesia harus mengarah pada Single Sign-on (SSO). 

SSO adalah teknologi yang mengizinkan pengguna jaringan, agar dapat mengakses sumber daya dalam jaringan, hanya dengan memakai satu akun pengguna.

"Masyarakat mestinya tidak perlu repot mengisi banyak formulir atau aplikasi. Cukup isi satu aplikasi pendaftaran saja, yang diisi sama: NIK atau Nama, untuk semua pelayanan publik," katanya melalui keterangan pers, Jumat (20/5/2022).

Zudan tidak hanya bicara, sebab untuk mewujudkan SSO di semua pelayanan publik, Dirjen Dukcapil sudah memulai langkah awal.

Di mana, sebelumnya, Ditjen Dukcapil telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dalam Layanan DJP.

Adapun isi adendum PKS Ditjen Dukcapil dengan DJP yang sudah diperpanjang sejak 2 November 2018 hingga 31 Mei 2023 tersebut antara lain mencakup penggunaan NIK sebagai nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Terkait SSO, lanjut Zudan, metodenya cukup menyimpan NIK dan Nama. Ia menyebutkan, metode yang dilakukan Estonia adalah contoh baik.

"Semua lembaga di Estonia adalah contoh baik integrasi data berbasis NIK" ungkapnya.

Dengan SSO, pengguna tidak perlu mengingat banyak username dan password. Cukup dengan satu credential, sehingga pengguna cukup melakukan proses otentikasi sekali saja untuk mendapatkan izin akses terhadap semua layanan aplikasi yang tersedia di dalam jaringan.

"Ini paling nyaman bagi semua. Apabila data terintegtasi, Pemerintah akan menghemat biaya server dan storage triliunan rupiah. Bagi lembaga pengguna boleh melakukan verifikasi dan validasi NIK, tetapi tidak perlu menyimpan data," urai Zudan.

Sebelumnya, Dirjen Pajak Suryo Utomo menyatakan, sesuai UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pihaknya akan menggunakan NIK sebagai tulang punggung sistem inti administrasi perpajakan menggantikan NPWP.

"Jadi NIK akan jadi nomor identitas kependudukan sekaligus nomor identitas pajak," imbuh Suryo.

Selain itu, Suryo menegaskan, komitmen Ditjen Pajak untuk menjaga kerahasiaan data wajib pajak, termasuk yang terintegrasi dengan Ditjen Dukcapil.

"Memiliki NIK tidak lantas membayar pajak, tetapi membayar pajak merupakan kewajiban warga negara utamanya yang memiliki NIK," demikian Suryo.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar