Sejarah Sidang Tahunan MPR, DPR, dan DPD

Presiden Joko Widodo menyampaian pidato pada Sidang Tahunan MPR RI di Kompleks Parlemen, Gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin (16/8/2021). (foto:putra/kemenpora.go.id)

KBRN, Jakarta: Sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD akan digelar 16 Agustus. Sidang tentang RAPBN 2023 ini akan digelar secara luring (tatap muka).

Seperti apa sejarahnya? Mengutip berbagai sumber, berikut cikal bakal adanya sidang tahunan tersebut.

Pidato kenegaraan Presiden dalam rangka HUT Kemerdekaan RI sudah ada sejak era Presiden Soekarno. Pidato kenegaraan kemudian terus berlanjut hingga sekarang. 

Di era Presiden Soeharto, pidato kemudian berkembang menjadi pidato kenegaraan dan penyampaian nota keuangan RAPBN. Kemudian di era awal reformasi, ada pidato laporan pertanggungjawaban dari lembaga tinggi negara.

Presiden Soeharto di Gedung MPR/DPR/DPD, 5 Januari 1978. (Foto: kompas.id) 

Perubahan lain terkait waktu pidato kenegaraan presiden dalam rangka Kemerdekaan Indonesia. Saat masa Presiden Soekarno biasanya dilaksanakan setiap 17 Agustus. 

Baru saat orde baru diubah, pidato Presiden digeser setiap 16 Agustus. Perubahan pertama kali dilaksanakan Presiden Soeharto pada pidato kenegaraannya, 16 Agustus 1967.

Presiden Soekarno menyampaikan pidato pada peringatan HUT ke-22 NU, 17 Desember 1959.

Sejak 1968, pidato kenegaraan untuk memperingati Dirgahayu RI kemudian diikuti dengan kebiasaan menyampaikan nota keuangan dan RAPBN.

Di era Reformasi, Sidang Tahunan MPR pertama kali digelar MPR. Dalam mekanisme Sidang Tahunan MPR, mulai 1999 hingga 2004, setiap lembaga tinggi negara menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada MPR.

MPR membentuk Ketetapan MPR tentang Penerimaan atas Laporan Pertanggungjawaban Lembaga-lembaga Tinggi Negara. Selain mekanisme pertanggungjawaban lembaga tinggi negara, Sidang Tahunan MPR awal reformasi juga diperlukan terkait dengan perubahan UUD 1945.

Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2014, tradisi Sidang Tahunan MPR ditiadakan. Itu karena MPR sudah bukan lagi menjadi lembaga tertinggi negara. 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Bersama DPR dan DPD, di Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, 15 Agustus 2014.

Pada masa Presiden Joko Widodo, dihidupkan kembali tradisi Sidang Tahunan MPR. Sidang yang sejak 2005 ditiadakan, kembali diadakan pada 2015 dengan menambah agenda pidato laporan kinerja lembaga negara. 

Sidang Tahunan MPR mulai dari 2015 bukan merupakan forum pertanggungjawaban lembaga-lembaga tinggi negara kepada MPR. Melainkan sebagai media formal ketatanegaraan yaitu lembaga-lembaga tinggi negara melalui presiden menyampaikan laporan kinerjanya kepada rakyat.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar