FOKUS: #PPKM

Kasus Omicron Melonjak, Evaluasi PPKM Setiap Pekan

Ilustrasi (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/wsj) .jpg

KBRN, Jakarta: Pemerintah terus melakukan pemantauan ketat terhadap perkembangan kasus Covid-19 varian Omicron di Indonesia.

Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pun terus diimplementasikan sebagai instrumen pengendalian pandemi di tanah air. 

Oleh karena itu, Pemerintah memutuskan untuk kembali melakukan asesmen PPKM setiap minggunya untuk dapat mengantisipasi perkembangan Omicron yang begitu cepat.

“Pemerintah juga akan kembali melakukan asesmen PPKM yang dievaluasi setiap minggunya dan menghapus asesmen dua minggu, semata-mata untuk mengikuti perkembangan kasus Omicron yang diprediksi meningkat sangat cepat ini,” ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) merangkap Koordinator PPKM Jawa-Bali, Luhut Binsar Pandjaitan, dalam keterangan pers usai Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Evaluasi PPKM yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), yang diikuti RRI.co.id, Minggu (16/01/2022).

Pemerintah juga memprediksi, berdasarkan dari penelitian dan berkaca dari negara lain, puncak kasus Omicron di Indonesia akan terjadi pada bulan Februari hingga awal Maret mendatang.

BACA JUGA: Pemerintah Prediksi Puncak Gelombang Omicron Februari-Maret

“Dari hasil trajectory kasus COVID-19 di Afrika Selatan, puncak gelombang Omicron diperkirakan terjadi pada pertengahan Februari hingga awal Maret ini. Namun pemerintah akan melakukan berbagai langkah mitigasi agar peningkatan kasus yang terjadi lebih landai dibandingkan dengan negara lain sehingga tidak membebani sistem kesehatan kita,” ujarnya.

Untuk itu, pemerintah akian melakukan berbagai langkah mitigasi agar tren peningkatan kasus Omicron di Indonesia lebih landai dibandingkan negara lain.

“Pemerintah akan melakukan akselerasi vaksin booster bagi seluruh masyarakat, utamanya yang tinggal di wilayah Jabodetabek dan penegakan protokol kesehatan yang dilakukan lebih masif untuk menahan laju penyebaran kasus,” kata Luhut.

Pemerintah juga akan terus mendorong vaksinasi dosis kedua untuk umum dan lansia, terutama di provinsi dan kabupaten/kota yang belum mencapai 70 persen dari target sasaran.

“Persyaratan masuk ke tempat publik akan diperketat hanya yang sudah vaksinasi dua kali dapat beraktivitas di tempat publik. Saya ulangi hanya yang sudah vaksinasi 2 kali dapat beraktivitas di tempat publik,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk membatasi mobilitas yang tidak perlu serta menghindari kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan.

“Sesuai arahan Presiden pada Ratas hari ini, meski kita tetap mengikuti level PPKM berdasarkan asesmen yang ada, tidak ada salahnya kita mulai membatasi dan menahan mobilitas keluar rumah serta aktivitas berkumpul yang tidak perlu,” ujarnya.

Pemerintah juga meminta kepada seluruh masyarakat untuk tidak bepergian ke luar negeri untuk kegiatan yang tidak esensial.

“Presiden juga meminta agar kita seluruh masyarakat dapat membatasi diri untuk berpergian ke luar negeri, hanya kalau betul-betul perlu saja pergi ke luar negeri. Pejabat-pejabat pemerintah malah sudah dilarang untuk tidak melakukan perjalanan ke luar negeri untuk tiga minggu ke depan ini,” ungkap Luhut.

Menutup keterangan pers, Menko Marves kembali menekan, dukungan semua pihak akan sangat menentukan keberhasilan dalam penanganan pandemi di tanah air.

“Perlu saya tegaskan sekali lagi bahwa pemerintah memastikan sistem kesehatan kita hari ini sudah cukup siap untuk menghadapi Omicron ini. Namun langkah-langkah preventif yang berasal dari kesadaran masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan merupakan kunci utama penekanan laju penyebaran kasus ini,” tandasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar