Polemik Bendera LGBT di Kedubes Inggris

Bendera LGBT di Kedutaan Besar Inggris untuk RI. (Foto: Instagram Kedubes Inggris)

KBRN, Jakarta: Desakan kepada Kedutaan Besar (Kedubes) Inggris untuk Indonesia menjelaskan pengibaran bendera Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) makin kencang.

Tentu semua negara tahu, LGBT bukanlah kelompok yang tidak sesuai dengan norma hingga budaya Indonesia.

Kedubes Inggris untuk RI sempat mengibarkan bendera LGBT dengan dalih memperingati hari anti-homofobia, 17 Mei. Bendera pelangi itu sudah dicopot dan diganti dengan bendera Ukraina, sekarang.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah KH Cholil Nafis naik pitam melihat pengibaran bendera LGBT ini. 

"Kita harus menegur mereka bahwa sebagai tamu harus tahu diri dan tahu tatakrama negara di mana ia berpijak," kata Cholil dilansir dari laman Twitter @cholilnafis dilihat, Minggu (22/5/2022) malam.

Meski telah diganti, polemik pengibaran bendera LGBT di Kedubes Inggris untuk RI tak begitu saja tutup buku. Desakan agar pihak Kebubes Inggris menjelaskan maksud dan tujuan pengibarannya tetap menggema. 

Cholil secara tegas mengatakan Kedubes Inggris sudah tak menghormati norma hukum yang ada di Indonesia. Sebab, Kedubes Inggris seperti menunjukkan dukungan terhadap LGBT.

"Kedutaan Besar Inggris sudah tak menghormati norma hukum masyarakat Indonesia dan terang-terangan mendukung LGBT. Makin yakin saya kalau LGBT di Indonesia sudah mengkhawatirkan," kata Cholil.

Hal senada diungkap Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Dia menilai, Kedubes Inggris telah melanggar etika dan norma diplomasi karena mengibarkan bendera LGBT di Indonesia. 

"PPP menilai Kedubes Inggris melanggar etika dan norma diplomasi, utamanya keharusan memberikan penghormatan terhadap hukum dan budaya host-country atau negara yang menjadi tuan rumah, di mana Kedubes tersebut berada," kata Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani ketika dihubungi, Sabtu (21/5/2022).

Arsul menegaskan, meski bendera LGBT itu dikibarkan di halaman kantor Kedubes, yang berdasar hukum internasional menjadi yurisdiksi Inggris, etika dan norma diplomasi tetap mesti dipegang oleh kantor perwakilan negara mana pun. PPP mengultimatum Kedubes Inggris jangan sampai kejadian serupa terjadi lagi.

"PPP meminta agar kejadian pengibaran bendera LGBT tersebut jangan terulang lagi, sehingga Indonesia sebagai host country tidak perlu terbebani akibat-akibat yang dapat ditimbulkannya, yakni protes meluas," tegas Arsul.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar