Legislator: Tantangan Indonesia sebagai Ketua ASEAN Krisis Myanmar

Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan saat berbicara dalam sebuah kesempatan/dpr.go.id/Runi/Man

KBRN, Jakarta: Tantangan terbesar Indonesia saat menjadi Ketua ASEAN tahun depan adalah membuat junta militer Myanmar menaati lima poin konsensus. Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan menekankan itu saat diwawancara Pro3 RRI, Sabtu (20/8/2022).

"Myanmar harus mengikuti lima konsensus dalam penegakan Hak Asasi Manusia," katanya. "Tampai hari ini Ketua ASEAN sekarang, Kamboja masih belum berhasil memaksa Myanmar untuk melakukan hal tersebut."

Menurutnya, Indonesia punya peluang besar untuk mengakhiri krisis Myanmar. Karena hingga saat ini, Indonesia merupakan salah satu dari sedikit negara yang Myanmar mau berkomunikasi.

"Sehingga kita harus menunjukkan bahwa dalam kepemimpinan kita, terbangun solidaritas yang stabil antara negara ASEAN," ujarnya. "Karena bagaimanapun juga ASEAN adalah satu dari sedikit kekuatan dunia saat ini."

Namun, pendekatan yang dilakukan untuk mengakhiri krisis tersebut bukanlah pendekatan keamanan, ataupun pendekatan peraturan. "Asean itu harus melakukan pendekatan solidaritas dengan persamaan budaya, itu menjadi kunci," ucapnya.

Myanmar kini dikuasai militer sejak Februari 2021 lalu, dengan menggulingkan pemerintah yang dipilih secara demokratis. Militer juga menangkap Kanselir Aung San Suu Kyi, Presiden Myanmar Win Myint, dan beberapa tokoh.

Perebutan kekuasaan dilakukan karena militer menuduh pemerintah mencurangi pemilihan parlemen pada November 2020 lalu. Hal itu karena Partai Liga Nasional Demokrasi pimpinan Suu Kyi memperluas mayoritas parlemennya dengan mengorbankan perwakilan militer.

Sejak saat itu, aksi protes digelar olehdemokrasi. Namun, para aktivis demokrasi malah ditangkap. 

Pemimpin negara-negara ASEAN pun sepakat membuat Lima Poin Konsensus terkait krisis Myanmar. Salah satu isinya meminta semua pihak menahan diri dan menghentikan kekerasan di Myanmar. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar