Percepatan Omnibus Law, Kemendagri Minta Identifikasi Perda-Perkada

KBRN, Jakarta: Dalam  rangka  percepatan  implementasi  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020 tentang  Cipta  Kerja, Kementerian  Dalam  Negeri (Kemendagri), meminta Gubernur  dan  Ketua  DPRD  Provinsi  serta Bupati atau Wali Kota dan Ketua DPRD Kabupaten, untuk mengidentifikasi Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). 

Hal tersebut langsung di sampaikan Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Akmal Malik saat menggelar rapat kordinasi nasional produk hukum daerah di Hotel Mercure, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, Kamis (21/10/2021). 

"Selain itu, melakukan perubahan, pencabutan, atau membentuk Perda dan Perkada yang  sesuai dengan Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang Cipta Kerja dan menetapkan  perencanaan Perda di luar  prop emperda," jelas Akmal. 

Menurutnya, hasil pelaksanaan identifikasi Perda dan Perkada atas penetapan Omnibus Law yang dilaksanakan 4 Oktober lalu, terdapat 860 Perda Provinsi serta 870 Pergub yang terdampak Undang-Undang Nomor 11 Tahun   2020.

"Ada 9.532 Perda Kabupaten/Kota serta 5.960 Peraturan Bupati/Walikota yang terdampak Undang-Undang Cipta Kerja," ucap Akmal. 

Akmal menjelaskan, Pemda perlu membuat Perda yang sesuai dengan skala prioritas sesuai peraturan perundang-undangan. Seperti perizinan berusaha berbasis risiko, dan izin menggunakan tenaga kerja asing. 

"Perda dan Perkada jangan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi serta putusan pengadilan," tutur Akmal.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00