Kasus Perum Perindo, Tiga Orang Jadi Tersangka

Salah seorang tersangka masuk ke dalam mobil tahanan (Dok. RRI/IMMANUEL CHRISTIAN)

KBRN, Jakarta: Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (Jampidsus) pada Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penetapan terhadap tiga orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo).

Ketiga tersangka itu ialah, Wenny Prihatini selaku mantan Vice President Perdagangan, Penangkapan dan Pengelolaan Perum Perindo. Kemudian dua tersangka lain yakni Direktur PT Prima Pangan Madani bernama Nabil M Basyuni dan Direktur PT Kemilau Bintang Timur bernama Lalam Sarlam.

“Keduanya ditahan selama 20 hari ke depan terhitung sejak hari ini hingga 9 November 2021,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Leonard Eben E. Simanjuntak dalam konferensi pers, Kamis (21/10/2021).

Tersangka Lalam Sarlam dan Nabil M Basyuni ditahan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sementara tersangka Wenny Prihatini ditahan di Rutan Salemba cabang Kejagung.

Lebih lanjut dijelaskan Eben, dalam kasus ini tersangka Lalam Sarlam dan Nabil M Basyuni merupakan buyer yang seharusnya tidak mendapatkan pinjaman. Kedua perusahaan mereka tidak layak untuk mendapatkan pinjaman.

“Tersangka WP (Wenny Prihatini) tidak melakukan analisa usaha rencana keuangan pengembangan usaha, sehingga dana MTN seri A dan B tidak sesuai peruntukannya,” ucapnya.

Para tersangka pun dikenakan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Subsidiair Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam kasus tersebut, Perum Perindo dinyatakan memberikan pendanaan jual beli ikan tertentu kepada perusahaan yang tidak layak. Akibatnya terjadi gagal bayar yang berakibat pada buruknya pengelolaan dana.

Kasus ini terjadi pada 2017, ketika Perum Perindo meneribitkan Medium Tern Notes (MTN) atau hutang jangka menengah. MTN merupakan salah satu cara untuk mendapatkan dana dengan cara menjual prosepek penangkapan ikan. Atas prospek itu, Perum Perindo mendapatkan dana MTN sebesar Rp200 miliar. 

Uang ratusan juta itu, dicairkan dengan dua tahap. Pertama, pada Agustus 2017 dengan nilai Rp100 miliar dengan return 9% dibayar per triwulan dengan jangka waktu pembayaran selama tiga tahun. Proses pembayaran itu jatuh tempo pada Agustus 2020. 

Tahap selanjutnya, uang tersebut dicairkan pada Desember 2017 dengan return 9,5% dibayar per trwiulan. Jangka pembayarannya selama tiga tahun dan jatuh tempo pada Desember 2020.

Pendapat@n Perindo pun mengalami peningkatan sebesar Rp223 miliar pada 2016. Di tahun selanjutnya, pendapatan Perindo mengingkat menjadi Rp603 miliar. Lalu, tahun 2018 pendapatan Perum Perindo mencapai Rp1 triliun.

Namun, kontrol Perum Perindo melemah saat pemilihan mitra kerja. Hal itu menjadikan pedagangan dan perputaran modal kerjanya melambat. Akibatnya, membuat sebagaian besar piutang macet Rp118,1 miliar. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00