RUU TPKS Dinilai Kompromis, Baleg Kena Protes

Ilustrasi / Ruang Badan Legislasi DPR RI (Dok. Antara)

KBRN, Jakarta:  Aliansi Cerahkan Negeri (ACN) melalui koordinator aksi, Farhan Afif, melayangkan protes keras kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR yang fokus membahas draft RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang menggantikan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS), padahal itu masih menjadi polemik di masyarakat. 

Menurutnya, perubahan draft RUU PKS menjadi RUU TPKS yang dilakukan Baleg DPR tetap memberikan ruang bagi kebebasan seksual.

“RUU TPKS merupakan RUU kompromis untuk mengakomodasi pihak-pihak yang pro dan kontra dengan RUU PKS, yang sebenarnya masih menggunakan sudut pandang feminisme, konsep konsensual seks, dan mengabaikan konsep ketuhanan di dalamnya,” katanya melalui keterangan resmi yang diterima RRI.co.id, Sabtu (23/10/2021). 

Aksi protes keras tersebut diwujudkan ACN lewat pemasangan spanduk di Jembatan Layang Pancoran, Jakarta Selatan.

ACN menyamakan RUU TPKS sebagai RUU Kebebasan Seksual, guna menarik perhatian para wakil rakyat yang duduk di Baleg DPR RI.

"Spanduk tersebut dimaksudkan kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR," ujar Farhan.

Dalam hal ini, perubahan draft RUU PKS menjadi RUU TPKS memang memangkas pasal-pasal yang memicu perdebatan di masyarakat, seperti yang ada pada pasal 1 RUU PKS, akan tetapi, hal itu diklaim ACN tetap tidak mengubah cara pandang RUU PKS di draft yang diusung Baleg DPR. 

Sementara itu, koordinator Bidang Hukum ACN, Indramayu, mengklaim, faktor krusial yang menjadi sebab penolakan RUU TPKS adalah nilai-nilai agama kurang dimajukan dalam hal yang berkaitan dengan seksualitas. 

“Kami sekaligus ingin mengkritik Baleg DPR. Sejak tahun 2016 penolakan terhadap RUU PKS telah dilakukan, poin-poin krusial yang berpotensi menyuburkan kebebasan dan penyimpangan seksual juga sudah berkali-kali disampaikan, tapi kenapa bisa ada draft baru, dengan nama baru tapi substansi masih sama? Kami merasa tidak didengar oleh DPR, jadi kami melakukan aksi kemarin itu,” tegas Indra. 

Indra juga menyatakan bahwa penolakan akan tetap dilakukan selama poin-poin krusial masih terkandung dalam draft yang diusung DPR. 

“Penolakan akan tetap kami lakukan selama poin-poin krusial masih terkandung dalam draft ini, dengan melakukan aksi atau berkunjung ke DPR,” pungkas Indra.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00