FOKUS: #PPKM

SRP Juga Divonis Wajib Bayar Rp2.3 Miliar

Terdakwa kasus dugaan suap terkait pengurusan atau penanganan sejumlah kasus di KPK Stepanus Robin Pattuju berjalan saat menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan oleh majelis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Rabu (12/1/2022). (Dok. Antara Foto/ Muhammad Adimaja/YU)

KBRN, Jakarta: Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menjatuhkan vonis bersalah kepada mantan penyidik KPK, Stepanus Robin Pattuju (SRP), Rabu (12/1/2022).

Stepanus dihukum 11 tahun penjara, dan ditambah denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan, ditambah kewajiban membayar uang pengganti senilai Rp2.322.577.000.

"Mengadili, menyatakan terdakwa Stepanus Robin Pattuju terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan pertama. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 11 tahun ditambah denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan. Menetapkan agar terdakwa membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp2.322.577.000 selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap," kata Ketua majelis hakim Djuyamto, di PN Tipikor, Jakarta, seperti dikutip RRI.co.id, Rabu (12/1/2022).

Vonis pidana Stepanus lebih ringan dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, yaitu 12 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan.

Bila Stepanus tidak membayar uang pengganti Rp2.322.577.000 tersebut dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya akan disita oleh jaksa, dan kemudian dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

"Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, akan dipidana penjara selama satu tahun dan enam bulan," kata hakim Djumyanto.

Hukuman pidana itu, berdasarkan dakwaan pertama dari pasal 12 huruf a jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo padal 55 ayat 1 ke-1 jo pasal 65 ayat 1 KUHP.

"Hal-hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa sebagai aparatur hukum merusak tatanan penyelenggaraan negara yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme; perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dan masyarakat yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana korupsi. Hal yang meringankan terdakwa belum pernah dihukum, sopan, dan punya tanggungan keluarga," ungkap hakim Djumyanto.

BACA JUGA: Mantan Penyidik KPK Divonis 11 Tahun Penjara

Majelis hakim terdiri dari Djumyanto, Rianto Adam Pontoh dan Jaini Bashir juga menolak permohonan Robin untuk menjadi saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum, atau "justice collaborator" (JC).

"Di persidangan, terdakwa telah mengajukan saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum atau justice collaborator yang pada pokoknya terdakwa akan mengungkap peran komisoner KPK Lili Pintauli Siregar dan pengacara Arief. Terhadap permohonan tersebut majelis hakim berpendapat apa yang akan diungkapkan terdakwa tidak ada relevansinya dengan perkara a quo dan terdakwa juga adalah sebagai pelaku utama perkara ini. Sehingga, majelis berpendapat permohonan terdakwa tersebut harus ditolak," ungkap hakim Jaini Bashir.

Dalam perkara ini, Robin bersama dengan rekannya advokat Maskur Husain terbukti menerima suap senilai Rp11,025 miliar dan 36 ribu dolar AS (sekitar Rp513 juta) sehingga totalnya sebesar Rp11,5 miliar terkait pengurusan lima perkara dugaan korupsi di KPK.

Pertama, keduanya dinilai terbukti menerima suap dari mantan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial sebesar Rp1,695 miliar untuk mengamankan penyelidikan kasus jual beli jabatan di lingkungan pemerintah Kota Tanjungbalai agar tidak naik ke tahap penyidikan.

Uang diberikan secara bertahap pada November 2020 - April 2021 melalui transfer ke rekening Riefka Amalia, yaitu adik teman perempuan Stepanus (Rp1,275 miliar), transfer ke rekening Maskur pada 22 Desember 2020 (Rp200 juta), pemberian tunai sebesar Rp10 juta pada Maret 2021, dan pemberian tunai senilai Rp210 juta pada 25 Desember 2020.

Uang senilai Rp1,695 miliar itu dibagi dua yaitu sebesar Rp490 juta untuk Robin dan Rp1,205 miliar untuk Maskur Husain.

Perkara kedua, Stepanus dan Maskur mendapatkan Rp3.099.887.000 dan 36 ribu dolar AS (sekitar Rp513,29 juta) atau senilai total Rp3,613 miliar dari mantan Wakil Ketua DPR RI berinisial AS, dan mantan pengurus salah satu partai politik bernama Aliza Gunado terkait penyelidikan KPK di Lampung Tengah.

Stepanus lalu menerima uang muka sejumlah Rp100 juta dan Maskur Husain menerima sejumlah Rp200 juta melalui transfer rekening milik AS pada 3 dan 5 Agustus 2020 sejumlah US$100 ribu pada 5 Agustus 2020 yang diterima langsung Stepanus dari AS di rumah dinas AS, dan pada Agustus 2020 - Maret 2021 sejumlah 171.900 dolar Singapura.

Selanjutnya uang tersebut dibagi-bagi, sehingga Robin memperoleh Rp799.887.000.

Sedangkan Maskur Husain memperoleh Rp2,3 miliar dan 36 ribu dolar AS.

Perkara ketiga, Stepanus dan Maskur mendapatkan Rp507,39 juta dari Wali Kota Cimahi non-aktif Ajay Muhammad Priatna supaya tidak terseret dalam penyidikan perkara bansos di kabupaten Bandung, kota Bandung, serta kota Cimahi.

Uang diserahkan pada 15 Oktober 2021 oleh ajudan Ajay bernama Evodie Dimas Sugandy yaitu sejumlah Rp387,39 juta.

Selanjutnya Robin kembali menerima uang sejumlah Rp20 juta dari Ajay, pada 24 Oktober 2020, sehingga totalnya adalah Rp507,39 juta.

Uang tersebut kemudian dibagi dua, yaitu Stepanus mendapat Rp82,39 juta sedangkan Maskur Husain memperoleh Rp425 juta.

Perkara keempat, Robin dan Maskur mendapatkan Rp525 juta dari Usman Effendi, narapidana kasus korupsi hak penggunaan lahan di Tenjojaya yang sedang menjalani hukuman 3 tahun penjara.

Mulai 6 Oktober 2020 - 19 April 2021, Usman Effendi mentransfer uang ke rekening BCA milik Riefka Amalia dengan jumlah seluruhnya Rp525 juta.

Uang dibagi dua dengan pembagian Robin memperoleh Rp252,5 juta sedangkan Maskur mendapat Rp272,5 juta.

Perkara kelima, Robin dan Maskur mendapatkan uang sejumlah Rp5.197.800.000 dari mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari.

Uang lalu dibagikan dengan rincian Robin mendapat Rp697,8 juta dan Maskur Husain mendapat Rp4,5 miliar.

Terkait perkara ini Maskur Husain juga sudah divonis 9 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan, ditambah kewajiban membayar uang pengganti senilai Rp8.702.500.000 dan US$36 ribu.

Atas putusan majelis hakim itu baik Robin, Maskur maupun JPU KPK menyatakan pikir-pikir selama 7 hari.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar