RUU TPKS Inisiatif DPR, Nurhuda: Babak Baru

Penetapan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi RUU usul inisiatif DPR, diharapkan dapat menjadi babak baru bagi upaya penghapusan kekerasan seksual di negeri ini. Anggota Fraksi PKB DPR RI, MF Nurhuda Y mengaku sangat bersyukur karena mayoritas Fraksi di DPR dalam Rapat Paripurna menyetujui RUU TPKS sebagai RUU inisiatif DPR. (Foto: Dok. Antara)

KBRN, Jakarta: Penetapan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi RUU usul inisiatif DPR, diharapkan dapat menjadi babak baru bagi upaya penghapusan kekerasan seksual di negeri ini. 

Anggota Fraksi PKB DPR RI, MF Nurhuda Y mengaku sangat bersyukur karena mayoritas Fraksi di DPR dalam Rapat Paripurna menyetujui RUU TPKS sebagai RUU inisiatif DPR. 

"Saya juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak yang mendukung dan telah berjuang dengan gigih. Semoga ini menjadi babak baru bagi upaya penghapusan kekerasan seksual di Indonesia,” tuturnya di Jakarta, seperti dikutip RRI.co.id, Selasa (18/1/2022). 

Menurut Nurhuda yang sebelumnya anggota Komisi VIII, banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat ibarat fenomena gunung es.

Artinya, angka yang muncul dan nampak di permukaan belum menunjukkan angka yang sebenarnya.

Bisa jadi angka yang sebenarnya dan tidak muncul ke permukaan lebih banyak lagi. 

“Indonesia sedang mengalami darurat kekerasan seksual. Masyarakat sangat membutuhkan sebuah payung hukum yang akan memberikan perlindungan dan rasa aman bagi korban. Payung hukum ini tak hanya melindungi korban tetapi juga harus mampu mencegah dan memberi efek jera kepada pelaku. Agar kasus-kasus kekerasan seksual tidak berulang,” tegasnya. 

RUU TPKS, menurut Anggota Komisi II DPR RI ini,  juga perlu mengatur pemantauan karena negara sebagai ulil amri bertanggung jawab memastikan berjalannya perlindungan setiap warga negara dari kekerasan seksual melalui melalui Lembaga Nasional HAM yang mempunyai mandat spesifik penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

“Saya mengamati dinamika pembahasan Rancangan Undang-Undang ini di DPR. Jujur, hari ini saya merasa sangat lega. Sudah menjadi kewajiban DPR sebagai wakilnya rakyat untuk peduli dan responsif mendengar masukan dari masyarakat,” lanjutnya.

Ditegaskan dia, Fraksi PKB percaya bahwa mendukung dan menyetujui RUU TPKS sebagai inisiatif DPR adalah sebagai wujud dari komitmen kebangsaan dan kemanusiaan yang memberi perlindungan kepada segenap warga bangsa dari kekerasan seksual, khususnya  kelompok dhuafa (lemah) dan mustadh’afin (terlemahkan secara struktural).

Perjalanan panjang mendorong RUU TPKS ini akhirnya melahirkan babak baru.

Sempat terjadi pro kontra dan perubahan nama dari Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) menjadi Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS). 

"Perjalanan panjang itu akhirnya membuahkan hasil yang membahagiakan, tak hanya bagi korban namun juga seluruh masyarakat," tandasnya. 

Setelah RUU TPKS disetujui menjadi inisiatif DPR, selanjutnya DPR dapat mengirim draf RUU itu kepada Presiden untuk ditindaklanjuti.

Kemudian, Presiden mengirimkan surat presiden (Surpres) berisi nama-nama yang ditunjuk untuk mewakili Presiden dalam pembahasan RUU itu bersama DPR.

Selain itu, bersama surat itu juga akan dikirimkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) pemerintah.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar