Perusahaan Didorong Daftarkan Pekerjanya Ikuti Jamsostek

KBRN, Semarang : BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Kanwil Jateng dan DIY terus berupaya meningkatkan kepatuhan perusahaan untuk mendaftarkan para pekerjanya dalam mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan salah satunya dengan menggandeng pengawas ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.

Hal tersebut disampaikan Deputi Direktur BPJAMSOSTEK Kanwil Jateng dan DIY Cahyaning Indriasari dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama BPJS Ketenagakerjaan dengan Disnakertrans Jateng di Semarang, Senin (29/11/2021).

Cahyaning mengemukakan, masih ada perusahaan dibeberapa daerah yang tidak terbuka dan  hanya mendaftarkan sebagian pekerjanya maupun  mendaftarkan sebagian program,serta ada beberapa perusahaan yang mendaftarkan sebagian upah pekerja.

"Dalam rapat monitoring ini BPJamsostek dan pihak terkait terutama Disnakertrans Jateng akan membentuk tim khusus yang nantinya akan melakukan pengawasan terpadu untuk penegakan kepatuhan. Mesosialisasi ke perusahaan- perusahaan dengan arti, jangka pendeknya kami terus mendorong kepatuhan perusahaan dan turun kelapangan untuk mengetahui data sebenarnya. Alasan apa saja perusahaan yang hanya mendaftarkan pekerjanya di beberapa program," jelasnya.

Menurut dia, ada 3.450.453 pekerja di Jateng dan DIY yang telah mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan, namun dari jumlah perusahaan dan tenaga kerja yang ada, masih banyak potensi pekerja yang belum didaftarkan dan jumlahnya mencapai 132 ribu pekerja.

"Dari jumlah tersebut, Kami akan terjun melakukan cek apakah jumlah tersebut dari perusahaan mikro, kecil, menengah, atau besar," kata Cahyaning.

Sedangkan Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja Disnakertrans Jateng Mumpuniati menjelaskan, tugas pengawas ketenagakerjaan Disnakertrans Jateng yakni melakukan pembinaan kepatuhan, keikutsertaan pemberi kerja dan pekerja dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan, pemeriksaan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta pengawasan terpadu antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Disnakertrans Jateng.

"Semua tenaga kerja wajib dilindungi dan ada undang-undang Jaminan Sosial yang mengatur hal itu. Pengawasan ketenagakerjaan hadir untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat pekerja dan perusahaan," katanya.

Wanita yang akrab di sapa Unik mengakui ada kendala dalam pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan di antaranya keterbukaan badan usaha terkait data- data pekerja.

" Dalam pelaksanaan pengawasan kami mengakui banyak kendala terutama badan usaha yang kurang terbuka terkait data data pekerjanya dari jumlah pekerja,penghasilan dan program apa saja yang diikuti pekerjanya. Dengan ini kami terus sosialisasi nantinya ada pemanggilan," ungkapnya.

Sementara dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama BPJS Ketenagakerjaan dengan Disnakertrans Jateng juga dilakukan penyerahan santunan yang diterima Hilda Zuraidah yang merupakan ahli waris dari Masdidi Septrisantoso, Almarhum meninggal pada Agustus 2021 yang meninggalkan tiga anak (dua anak di antaranya mendapatkan beasiswa pendidikan).

Jumlah santunan yang diserahkan sebesar Rp1.046 miliar yang terdiri atas Jaminan Kematian Rp 880 juta, biaya pemakaman Rp10 juta, santunan berkala Rp12 juta, dan saldo JHT Rp143,4 juta.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar