Kaji Langkah Pemajuan Produk Hukum Daerah, Kemenkumham Jateng dan Badiklat Kumham Jateng Gelar FGD

KBRN, Semarang : Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah bersama Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM (Badiklat Kumham) Jawa Tengah menggelar Focus Group Discussion (FGD) tentang Pemajuan Produk Hukum Daerah, Senin (29/11).

FGD yang berlangsung di Ruang Graha Yasonna H Laoly, Badiklat Kumham Jateng tersebut dibuka oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM, Asep Kurnia.

Dalam sambutannya, Asep banyak membahas tentang rencana penandatanganan Nota Kesepakatan antara BPSDM Hukum dan HAM dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait Sinergitas Program Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Provinsi Jawa Tengah yang akan dilaksanakan seusai FGD.

"Dengan MoU ini, kita harapkan nanti semakin jelas apa yang bisa kita lakukan khususnya di BPSDM hukum dan HAM melalui badiklat kumham di Jawa Tengah ini," ujarnya.

"Tentu kita juga mengharapkan nanti teman-teman yang ada di Kantor Wilayah, kita akan gerakan nanti melalui Kadiv Yankum untuk bisa membantu rekan-rekan yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Kota se Provinsi Jawa Tengah," sambungnya

Sementara, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Bambang Setyabudi selaku moderator kegiatan menegaskan tentang esensi dari sebuah produk hukum.

"Kalau kita bicara hukum tentu isinya adalah perintah dan larangan. Nah sejauh mana perintah dan larangan ini ditaati, dilaksanakan oleh masyarakat," ujarnya membuka jalannya diskusi.

Dijelaskan pula, bahwa pembentukan Produk Hukum Daerah harus memperhatikan banyak faktor, sehingga  Produk Hukum Daerah tentunya harus memperhatikan dari berbagai aspek-aspek, baik dari aspek sosial, budaya, agama dan lain-lain.

"Sehingga Peraturan Daerah yang akan diundangkan betul-betul dapat memberikan kenyamanan sekaligus dapat dilaksanakan oleh masyarakat untuk mencari kepastian hukum dan rasa keadilan," ujarnya.

FGD mengundang narasumber Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Antar Lembaga, Dhahana Putra, Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan, Nuryanti Widyastuti dan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Iwannudin Iskandar.

Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Antar Lembaga, Dhahana Putra membawakan materi tentang Peran Perancang dalam Pembentukan Peraturan Daerah. Sedangkan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah membahas terkait Penyusunan Peraturan Daerah dalam rangka Penataan Regulasi di Daerah Paska UU Cipta Kerja.

Sementara Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Nuryanti Widyastutimenyampaikan materi tentang Pengoptimalan Penyusunan Peraturan Daerah dalam rangka Penataan Regulasi di Daerah.

Hadir pada kegiatan ini, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah A Yuspahruddin, Kepala Divisi Administrasi Jusman dan Kepala Divisi Keimigrasian, Santosa, dan juga Kepala Balai Diklat Kumham Sumatera Utara dan Kepulauan Riau.

Kegiatan yang dilaksanakan secara langsung dan virtual ini diikuti oleh Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan dari 10 Kantor Wilayah, yaitu Kantor Wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan), serta para Pejabat Fungsional Perancang Peratuan Perundang-Undangan pada 35 Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Tengah. (don).

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar