Kemenkumham dan Pemprov Jateng Tandatangani MoU Program Pengembangan Kopetensi ASN

KBRN, Semarang : Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah terkait  Sinergi Program Pengembangan Kopetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Jawa Tengah. Kerjasama dituangkan dalam Nota Kesepahaman (MoU) yang ditandatangani langsung oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM, Asep Kurnia dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo di Graha Yasonna H Laoly, Balai Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Hukum dan HAM Jawa Tengah, Senin (29/11).

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan, bahwa penandatanganan MoU ini merupakan tindak lanjut dari pertemuannya dengan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly saat meresmikan gedung Badiklat Hukum dan HAM Jateng, Februari lalu.

“Badiklat Hukum dan HAM Jawa Tengah ini merupakan yang terbesar di Indonesia. Saya melihat potensinya bagus banget, areanya luas, gedungnya bagus. Saat itu saya punya pikiran mestinya ada kerja sama. Untuk itu saya hadirkan dari Badan Diklat dan Biro Hukum untuk pelatihan. Kita kerja sama untuk membuat pelatihan bersama,” ujarnya. 

Ganjar berharap kerja sama ini bisa membantu meningkatkan kapasitas yang ada di daerah, sehingga di daerah nantinya bisa lebih bagus dalam menyusun regulasi, termasuk sosialisasinya.

“Bentuk Kerjasamanya bisa dilaksanakan dalam membuat naskah akademis, teknis perancangan sampai menyiapkan aturan turunan,” tandasnya.

Sementara Kakanwil Kemenkumham Jateng A. Yuspahruddin dalam sambutannya, menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang telah banyak membantu dalam pelaksanaan berbagai program.

“Kami berharap, kegiatan ini akan terjadi hubungan simbiosis mutulialisme yang hebat antara Kemenkumham dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, khususnya dalam hal pengembangan Sumber Daya Manusia menjadi media bagi kedua belah pihak untuk saling bertukar informasi, dan berbagi referensi,” ungkapnya. 

Seusai penandatanganan MoU dilaksanakan penanaman pohon indikasi geografis sebagai upaya penghijauan di halaman Badiklat Hukum dan HAM Jateng, yang secara simbolis dilakukan oleh Gubernur Ganjar Pranowo.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar