Bendungan Randugunting Mulai Dilakukan Impouding

KBRN, Blora : Proyek strategis nasional (PSN) pembangunan Bendungan Randugunting yang dilaksanakan Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana di Desa Kalinanas, Kecamatan Japah memasuki tahap akhir. Ceremonial impounding atau penutupan bendungan untuk memulai pengisian air yang dilakukan oleh Bupati  Arief Rohman, Senin (29/11/2021). 

Kepala BBWS Pemali Juana, Muhammad Adek Rizaldi menerangkan, pengisian air di bandungan ini akan memerlukan waktu ideal hingga satu bulan.

“Pengisian mulai dilakukan antara 15 hari hingga 30 hari, hingga nantinya muka air permukaan mencapai kedalaman 70 meter. Ini lebih cepat dari perkiraan desain awal kita dahulu. Disamping karena musim hujan juga adanya lalina bisa mendukung percepatan pengisian bendungan. Daya tampung bendungan ini mencapai 14,42 juta meter kubik,” ungkap Adek selaku OPD teknis dibawah Kementerian PUPR yang melaksanakan pembangunan Bendungan Randugunting.

Menurutnya fungsi utama bendungan ini nantinya meliputi pemenuhan kebutuhan air bersih, irigasi lahan pertanian, konservasi sumber daya air dan pemulihan sumber air tanah di kawasan bendungan, dan pariwisata.

“Untuk pemenuhan air bersihnya, Blora akan dapat 100 liter per detik, Rembang dan Pati mendapat 50 liter per detik. Karena dimanfaatkan beberapa Kabupaten, maka akan kita bentuk semacam PDAM dari Provinsi untuk bekerjasama dengan PDAM Blora, Rembang dan Pati,” tambahnya.

Sementara itu, Bupati Arief Rohman usai peresmian pengisian air Bendungan Randugunting, mengucapkan terimakasih kepada Presiden dan jajarannya yang telah membangunkan Bendungan Randugunting.

Pihaknya berharap setelah pengisian ini berjalan lancar, maka di akhir Desember 2021 atau awal Januari 2022 nanti bisa diresmikan oleh Presiden Jokowi.

“Karena ini proyek strategis nasional yang ada di Kabupaten Blora, bersamaan dengan Bandara Ngloram. Maka kami berharap di akhir Desember atau awal Januari nanti bisa diresmikan langsung oleh Bapak Presiden. Waktunya menyesuaikan beliau, kita akan berkirim surat,” lanjutnya. 

Untuk diketahui, proses pembangunan dibiayai langsung dari APBN Pusat dengan luas lahan yang dibebaskan sebanyak 192,111 Ha (lahan Perhutani KPH Mantingan), 1,198 Ha (lahan perusahaan milik BUMN), dan 32,402 Ha (lahan masyarakat). Pembangunan mulai dilakukan pada tahun 2018 lalu dengan nilai kontrak Rp 858,7 miliar, didanai dari APBN Tahun Jamak 2018-2022. 

(Ramananda) 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar