Penataan Pasar Johar Dievaluasi, Sebelum Lebaran Harus Selesai

KBRN, Semarang : Dinas Perdagangan Kota Semarang berusaha cepat menyelesaikan penataan Pasar Johar dan melakukan evaluasi kebijakan yang dinilai kurang optimal. 

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang, Nur Kholis usai rapat dengar pendapat dengan Komisi B DPRD Kota Semarang, Selasa (18/1/2022). 

"Kami tetap menghormati kebijakan masa lalu, ya to. Tapi bagaimanapun juga, yang namanya manusia, ya tetap kita evaluasi. Kemudian dari hasil pertemuan juga perlu disampaikan terkait beberapa pedagang yang sudah berkomunikasi dengan komisi B," katanya.

Pihaknya pun siap mengundang para pedagang untuk bersama-sama mengevaluasi penataan Pasar Johar yang seharusnya selesai Desember 2021 tersebut. 

"Mengundang dalam arti untuk bisa menyelesaikan dengan situasi yang ada. Jadi kami tidak melakukan penataan ulang, tapi kami mengevaluasi kebijakan terkait penempatan pedagang baik di kios ataupun loss bagi pedagang-pedagang yang belum mendapatkan tempat," imbuhnya.

Nur Kholis mengatakan, penataan pedagang Pasar Johar memang banyak sekali menemui kendala, bahkan setelah diresmikan langsung oleh Presiden RI beberapa waktu lalu. 

"Jadi kami mengevaluasi permasalahan-permasalahannya itu apa saja. Jadi nanti kita bareng-bareng untuk bisa berembug dan berpikir dengan situasi yang ada agar semua pedagang bisa tertampung dan tertata," ungkapnya

Terkait dengan tempat Johar Utarq yang tidak cukup, Nur Kholis mempertimbangkan bagaimana menempatkan pedagang grosir. 

"Kalau dilihat dari kondisi tempatnya, kan memang tidak cukup untuk grosir yah. Apalagi grosir itu pasti menggunakan kendaraan besae yang tidak akan cukup masuk ke Pasar Johar. Nah ini yang perlu kita komunikasikan dan perlu kita rencanakan kedepan," ucapnya.

Menurutnya, Dinas Perdagangan  harus bisa menyelesaikan penempatan ini sebelum bulan Ramadan dan Idul Fitri tiba. 

"Kami mengupayakan penempatan pedagang selesai sebelum bulan Ramadhan. Karena kalau sebelum Ramadhan belum tertata, pedagang dan pemerintah sama-sama rugi. Pemerintah rugi karena tidak ada pendapatan dari PAD, pedagang rugi karena tidak bisa berdagang," tuturnya.

Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang Joko Susilo menuturkan, rapat hari ini sudah mulai ada titik temu. Diapun mengagendakan akan mempertemukan pedagang dan pihak Dinas. 

"Saya lihat sudah mulai mengerucut titik temunya. Nanti kami agendakan pertemuan antara Dinas Perdagangan, Dewan, dan juga pedagang. Paling tidak minggu depan. Kalau hasil sementara dari rapat hari ini kan masih mempertahankan argumen masing-masing to mas. Masih sama ngototnya mempertahankan apa yang mereka inginkan. Solusinya harus ketemu," katanya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar