37.000 Rumah di Kendal Masih Tidak Layak Huni

KBRN, Kendal : Sekitar 37.000 rumah di Kabupaten Kendal kondisinya masih tidak layak huni. Hal ini terungkap saat acara Silaturahmi Bupati Kendal Dico M Ganinduto di Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Disperkim) Kendal, Selasa (25/1/2022). 

Bupati Kendal Dico M Ganinduto meminta, data rumah tidak layak huni (RLTH) dari Dinas Perkim Kendal ini perlu dipetakan lagi. Jika tiap RLTH dianggarkan 20 juta, maka untuk penanganan 37.000 RLTH dibutuhkan anggaran sebesar Rp 900 miliar.

"Anggaran dari pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat, sifatnya hanya sebagai stimulus, sehingga perlu ada kerja gotong royong yang harus dikembangkan, dalam bentuk kerjasama dengan berbagai pihak, bisa melalui dana CSR dan sebagainya," katanya.

Dico menargetkan, sampai tahun 2024 mendapatkan ada pengentasan jumlah RLTH secara signifikan. Bupati pun meminta kepada dinas terkait, terutama Dinas Perkim untuk bisa berinovasi dan berkolaborasi dengan instansi lain.

"Kami pemerintah berupaya semaksimal mungkin untuk bisa memfasilitasi semuanya, tetapi kami harap nanti dengan kerja kolaboratif untuk semua pihak, untuk bisa menyelesaikan terkait rumah tidak layak huni di Kabupaten Kendal," jelasnya.

Kepala Dinas Perkim Kendal, Noor Fauzi mengatakan, penanganan RLTH terus dilakukan setiap tahun, baik dari APBD Kabupaten, bantuan dari pemerintah provinsi dan pusat, maupun dari pihak lain. Bantuan untuk RLTH perlu ditingkatkan, supaya cepat selesai teratasi.

"Untuk mengatasi rumah tidak layak huni itu kan dari berbagai sumber dana, ya dari APBN, dari provinsi, dari APBD, termasuk Baznas dan pihak lainnya," katanya.

Tidak hanya penanganan RLTH, Dinas Perkim juga menangani program pembangunan rumah baru untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar