Pemkab Blora Ingin Utang Rp 250 Miliar, DPRD Hanya Setuju Rp 150 Miliar

KBRN, Blora : DPRD Kabupaten Blora hanya menyetujui Pemkab Blora berhutang sebesar Rp 150 miliar untuk pembangunan infrastruktur jalan di tahun 2022. Padahal, sebelumnya Pemkab mengajukan surat permohonan ke DPRD agar diizinkan utang sebesar Rp 250 miliar.

Wakil ketua DPRD Blora, Siswanto menjelaskan, alasan DPRD tidak sepakat dengan besaran nilai utang yang diajukan Bupati Blora.

“Alasannya karena situasi, kondisi ekonomi pendapatan dari Provinsi, pendapatan dari pusat saat ini trendnya menurun. Kemampuan fiskal kami, kemampuan keuangan daerah, kemampuan membayar itu juga dijadikan DPRD untuk menghitung,” kata Siswanto, Senin (15/11/2021).

Dengan perhitungan di atas, kata Siswanto maka hutang Rp 150 miliar dinilainya masih cukup rasional dilakukan. Sebab, dalam satu tahun saja, alokasi anggaran pembangunan infrastruktur Pemkab Blora sebesar Rp 75 miliar.

“Kalau Rp 150 miliar rasional, karena selama ini dalam satu tahun anggaran, anggaran dari internal yang digunakan untuk membangun infrastruktur kan Rp 75 miliar. Itu sama saja, kan utangnya 2022, bayarnya 2023-2024, kan dua tahun. Gampangnya Rp 75 miliar kali dua dipakai bayar. Jadi 2023-2024 untuk Blora jika tidak ada tambahan lain bangunnya dari dana pusat dan propinsi, untuk internal dibuat bayar utang,” jelasnya.

Siswanto juga mengungkapkan, utang Rp 150 miliar tetap bisa digunakan Pemkab Blora untuk mewujudkan jalan yang baik. Sebab Pemkab sendiri masih memiliki anggaran internal dan masih juga akan menerima bantuan anggaran dari Propinsi.

“Rp 150 miliar baru dari pinjaman, dari daerah masih ada Rp 60 miliar, provinsi Rp 50 miliar kan total Rp 260 miliar. Kalau cor itu rata-rata Rp 3 miliar, tinggal dibagikan Rp 260 bagi Rp 3 miliar ketemunya kan 90 kilometer. Setahun bangun 90 kilometer kan sudah lumayan,” ungkapnya.

Persetujuan utang ini juga mendapat dukungan dari seluruh fraksi DPRD dalam rapat paripurna yang digelar pada Senin (15/11). Ketua DPRD Blora Dasum mengatakan pengajuan utang perlu mendapat persetujuan secara aklamasi dari anggota DPRD.

“Meminta persetujuan anggota DPRD untuk disepakati dalam rapat paripurna. Apakah dapat disetujui,” kata  Dasum saat meminta persetujuan para anggota dewan.

usai mendapat persetujuan, pengajuan utang langsung dimasukkan ke dalam KUA-PPAS tahun anggaran 2022 yang ditandatangani oleh Bupati Arief Rohman bersama pimpinan DPRD. 

Sebelumnya, Arief mengaku telah mengirimkan surat persetujuan hutang sebesar Rp 250 miliar ke DPRD Blora. Utang ini direncakan untuk melakukan perbaikan infrastruktur jalan mengingat Pemkab saat ini tidak memiliki anggaran.

(Ramananda)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar