Buruh Blora Tolak Upah Murah

KBRN, Blora : Serikat pekerja di Kabupaten Blora menolak upah murah pada 2022. Mereka menilai kenaikan upah tahun ini tidak berpihak terhadap kebutuhan kalangan buruh.

Ketua Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman (RTMM) Siti Mahmudah tidak sepakat dengan skema penerapan upah yang diberlakukan pemerintah melalui PP 36. Melalui PP tersebut, kenaikan upah buruh hanya berkisar 0,54 persen atau Rp 11 ribu.

"Uang Rp 11 ribu untuk apa. Sekarang kita pikirkan harga cabai berapa, minyak. Itu Rp 11 ribu kalau dilihat sama seperti tidak ada kenaikan sama sekali," kata Siti, Sabtu (20/11/2021).

Buruh di Kabupaten Blora, menurut Siti, tetap menginginkan kenaikan upah yang rasional. Minimal seperti tahun 2020 lalu.

"Minimal seperti tahun lalu, 3,27 persen atau Rp 60 ribu. Sekarang yang disurvey menggunakan 4 anak. Apakah kebutuhan mereka tidak tambah. Ditambah kondisi pandemi. Jadi dengan angka seperti itu (0,54 persen) kita sama sekali tidak puas," jelasnya.

Siti menilai, aturan pengupahan dalam PP 36 dinilainya lebih berpihak pada pengusaha. Terlebih saat pembahasan, serikat buruh tidak dilibatkan sama sekali. "Rapat hari ini belum menghasilkan keputusan. Soalnya dari pemerintah masih tetap dengan PP 36 itu dengan rumus baru. Dan rumus baru itu memaksakan. Rumus itu sepertinya dibuat bersama pengusaha bukan buruh. Kalau pemerintah adil ya seharusnya di tengah-tengah," ungkapnya.

Sementara itu, Kabid Hubungan Industrial Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker) Kabupaten Blora Subiyanto mengungkapkan, jika pihaknya tetap berpegang teguh dengan aturan yang telah dibuat pemerintah.

"Memang belum ada sepakat. Buruh mengendaki kenaikan seperti tahun lalu. Tapi kan kami harus punya dasar mengusulkan itu. Karena kan harus laporkan ke Gubernur, nanti itung-itungannya seperti apa," ungkapnya.

(Ramananda)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar