Perjuangkan GTT, Bupati Kudus Persilakan Disdikpora dan PGRI Studi Banding

KBRN, Kudus : Meski masih dalam masa pandemi, guru harus tetap semangat dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas. Sekolah, guru, dan siswa harus terus dipantau, satgas covid juga terus mengawal supaya tidak sampai ada klaster disekolah. Hal itu diungkapkan Bupati Kudus, HM Hartopo usai menghadiri HUT ke - 76 PGRI dan HGN 2021 yang berlangsung di Gedung PGRI Kabupaten Kudus, Sabtu (27/11/2021). Turut hadir dalam acara tersebut, Kepala Disdikpora Kudus Harjuna Widada serta Ketua PGRI Kudus, Ahadi Setiawan dan segenap pengurus.

Menurutnya, kegiatan belajar mengajar di era pandemi ini tentunya harus diperhatikan terkait protokol kesehatan. Selain itu, bagaimana guru harus bisa membangun semangat anak – anak didiknya dengan kualitas pendidikan yang lebih baik.

Apalagi dalam masa pandemi sejak tahun 2020 hingga pertengahan tahun 2021 siswa hanya belajar secara daring yang tentunya hasilnya juga tidak bisa maksimal. Harapannya, kini dalam masa PTM terbatas guru harus bisa bekerja lebih keras atas ketertinggalan kualitas pendidikan selama daring lalu.

Disinggung mengenai kemungkinan adanya  Tunjangan Kesejahteraan Guru Swasta (TKGS) pada tahun 2022 mendatang, Hartopo mengaku akan melihat kondisi keuangan daerah terlebih dahulu. Namun bila melihat kemampuan keuangan daerah saat ini memang dirinya belum bisa menjanjikan.

“Kalau nanti kondisi pandemi sudah landai dan Covid tidak ada serta terkait PMK 206 nantinya akan kita evaluasi lagi terkait kesejahteraan para guru swasta,” ujar Hartopo.

Sementara itu Ketua PGRI Kabupaten Kudus, Ahadi Setiawan menegaskan pihaknya bersama dengan Disdikpora tentunya akan berusaha untuk memenuhi keinginan dari Bupati. PGRI juga siap untuk memfasilitasi terhadap para guru di Kudus.

‘Selama ini kami memang menjadi tempat keluhan para guru GTT. Sedikitnya terdapat 4000 an guru GTT di Kudus. Sesuai regulasi baik Bupati dan Kepala Disdikpora tidak dipebolehkan mengangkat guru GTT menjadi honorer,” kata Wawan panggilan akrabnya.

Namun dirinya dan Disdikpora dipersilakan bupati untuk studi banding didaerah lain yang berani melakukan atau bahkan mengangkat guru GTT menjadi honorer.

Kepala Disdikpora Kudus, Harjuna Widada senada dengan Ketua PGRI Kudus bahwa pihaknya akan melaksanakan apa yang menjadi harapan bupati. Bahkan terkait nasib guru GTT memang tengah mencari daerah mana yang sudah ada pengangkatan guru GTT menjadi honorer.

“Bila ada kami siap melakukan studi banding ke daerah itu. Tentunya kami juga ingin tahu prosesnya, apakah melanggar regulasi yang ada atau tidak,” tutup Harjuna. (Roy Kusuma)    

   

    

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar