Ramai NFT, Rawan Jadi Sarana Pencucian Uang

KBRN, Semarang : NFT atau Non Fungible Token belakangan ini menjadi perbincangan berkat kesuksesan Ghozali Everyday. Selain memiliki peluang usaha atau bisnis ekonomi kreatif, NFT bukan tanpa risiko yang perlu ditanggapi serius.

Esther Roseline pakar muda bidang anti fraud dan data science mengatakan NFT atau teknologi blockchain adalah sesuatu hal yang baru, sangat spekulatif, dan tergolong unregulated.

“Lahirnya market NFT memicu munculnya beragam risiko fraud yang belum pernah ada sebelumnya,” ucap Esther kepada RRI Selasa (18/1/2022).

Dalam transaksi NFT, setidaknya ada tiga pihak yang terlibat : pencipta karya, pembuat NFT, dan pembeli NFT. Menurutnya dalam peraturan perundang-undangan yang sekarang berlaku mengatur hak cipta, namun NFT tidak termasusk dalam ciptaan yang dilindungi.

Meski demikian, karya asal yang dicetak sebagai NFT dapat saja termauk dalam Ciptaan yang dilindungi asal merupakan salah satu dari daftar ciptaan yang dilindungi dalam UU Hak Cipta seperti lagu, permainan video, dan karya fotografi.

“Perlu dipahami juga bahwa pada prinsipnya, penjualan NFT tidak serta merta otomatis mengalihkan Hak CIpta atas karya yang dicetak sebagai NFT,” tambah Esther yang merupakan penulis buku “Koruptor Go To Hell” bersama mantan Wakil Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Rianto.

Pada umumnya dalam market NFT, hak yang diberikan saat penjualan NFT hanya terbatas pada penggunaan pribadi yang bersifat non-komersial dan hak penjualan kembali di market NFT. Akan tetapi, karena market NFT yang masih hampir seakan – akan belum terjamah hukum, risiko pencurian dan pelanggaran Hak Cipta menjadi sangat Tinggi.

Risiko Sarana Pencucian Uang

Esther menilai isu hukum berikutnya adalah berkaitan dengan pencucian uang (Money Laundering). Indonesia saat ini masih dalam keadaan yang rentan dengan pencucian uang, dan market NFT sangat berpotensi meningkatkan risiko pencucian uang yang harus dihadapi.

Ada dua penyebab mengapa salama ini karya seni merupakan yang menarik untuk pelaku dalam melakukan aksi pencucuian uang. Pertama, berkaitan dengan metode, yaitu Hidden. Artinya karya dapat mudah disembunyikan atau diselundupan dan bersifat private, pihak-pihak transaksi dapat disembunyikan . Kedua adalah objeknya, harga karya seni sangatlah subjektif dan dapat dimanipulasi. Jadi, teknologi blockchain yang decentralized dan memungkinkan adanya transaksi anonymity.

Tidak diperlukannya pengiriman, penyembunyian, penyelundupan barang fisik tertentu, dan dimungkinkannya memberikan harga atas NFT secara arbitrary sangat jelas telah menciptakan sebuah lingkungan yang “sempurna” untuk menjadi sarana menarik bagi para pelaku pencucian uang.

Ia berharap Pemerintah dan regulator serta penegak hukum termasusk setiap Lembaga keuangan harus segera menyikapi situasi ini dengan menciptakan Lines of defense (lini pertahanan) dan legal boundaries (batasan hukum). Teknologi blockchain yang tergolong masih asing sering menjadi hambatan serius dalam penegakan hukum, namun tidak dapat dibiarkan. FATF (Financial Action Task Force) Guidance on Virtual Assets yang baru saja terbit dapat digunakan sebagai acuan yang sangat baik untuk meregulasi sebuah ekosistem yang meskipun amat menggiurkan namun sarat dengan beragam risiko.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar