Lima Anggota Penyelenggara Pilkada 2020 Meninggal Dunia

KBRN, Rembang : Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Rembang tahun 2020 meninggalkan duka bagi Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Rembang, termasuk masyarakat.

Pasalnya, ada lima penyelenggara pilkada, seperti anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), yang meninggal dunia sebelum hari-H Pilkada serentak 9 Desember 2020 lalu.

Kelima orang tersebut adalah Ketua PPK Kecamatan Pancur, Siroju Munir, Ketua PPK Kecamatan Sumber, Gunanto, KPPS 1 Desa Sulang, Kecamatan Sulang, Subati, anggota PPS Desa Narukan, Kecamatan Kragan, Miftahul Ihsan, dan sekretaris PPK Sluke yakni Muhammad.

Komisioner KPUD Rembang, Zaenal Abidin mengungkapkan, meninggalnya kelima penyelenggara pemilu tersebut membuat Komisioner KPU terpukul, dirundung kesedihan.

"Bagi kami mas Munir sudah sangat dekat, dia juga jurnalis di mata air radio, kerap memberi masukan ke kami dari kacamata media. Kami sempat kelimpungan soal media saat almarhum meninggal," tuturnya.

Selanjutnya, Ketua PPS Desa Narukan, Miftahul Ikhsan, di mana kematiannya membuat jajaran KPU tidak tega. Sebab, isteri almarhum sedang berjuang untuk melahirkan anak pertamanya.

"Kami sangat miris dan tidak tega untuk melakukan verifikasi ke rumahnya. Ketua KPU yang ke sana, karena menjelang meninggalnya beliau, isterinya sedang berjuang melahirkan anak pertamanya, masih sangat muda kurang dari 30 tahun," ungkapnya.

Dengan adanya anggota yang meninggal, KPU telah memberi santunan kepada ahli waris masing-masing Rp 15 juta.

Ketua KPU Rembang, M Ika Iqbal Fahmi menambahkan, beratnya pelaksanaan pilkada ditengah pandemi Covid-19 sangat dirasakan. Sampai-sampai pelaksanaan pilkada sempat tertunda selama tiga bulan.

"Pilkada kali ini, pelaksanaannya tiga tahun anggaran. Tahun 2019, perencanaan, launching kemudian tahapan selanjutnya yaitu tahun 2020 ada tiga tahapan awal sebelum pandemi. Ada penundaan kurang lebih tiga bulan mulai Maret sampai Juni. Berlanjut di tahun 2021, yaitu pelantikan kepala daerah terpilih," imbuhnya.

Ia juga menceritakan masa-masa sulit sewaktu seluruh jajaran penyelenggara pilkada, baik di tingkat Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) hingga di tingkat Kabupaten, sebanyak 15 ribu personel harus di rapid test.

Saat-saat mendebarkan juga terjadi ketika penyelenggara pilkada, termasuk para Komisioner harus ke rumah sakit untuk melayani penyaluran suara bagi pasien Covid-19.

Rasa takut hinggap didalam pikiran mereka, namun dengan niat ingin memberi pelayanan maksimal, kekhawatiran akan terpapar virus Korona pun dikesampingkan. (MCS)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar