Ketua Soksi Kritik Kepengurusan Partai Golkar Purworejo

KBRN, Purworejo : Ketua Sentral Organisasi Karyawan Swadiri (SOKSI) Kabupaten Purworejo, Arie Edy Prasetyo mengkritik kepengurusan DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Purworejo. Pasalnya terdapat aturan yang dicederai dalam proses pembentukan pengurus yang baru dilantik pertengahan bulan ini.

Menurut Arie, penyusunan personalia untuk mengisi jabatan pada kepengurusan partai, seharusnya dilakukan oleh tim formatur, baru diajukan kepada kepngurusan DPD 1 Partai Golkar Jateng untuk dimohonkan surat keputusan dan dilantik.

“Tim Formatur diberikan kuasa penuh (menyusun pengurus), namun pada kenyataanya seperti ada intervensi,” katanya kepada wartawan, Senin (29/11/2021).

Sepengetahuan Arie, surat permohonan surat keputusan (SK) kepengurusan, yang dikirimkan ke DPD 1 Partai Golkar Jateng, hanya ditandatangani oleh ketua terpilih dan sekretaris.

“Seharusnya seluruh anggota formatur,” katanya.

Sebagai senior Golkar, Arie, mengaku prihatin dengan situasi politik di internal partai. Selain masaah proses penyusunan pengurus, Ia menyayangkan adanya perilaku yang kurang beretika organisasi.

“Ada lima orang yang diundang (untuk dilantik) pada pelantikan kemarin, orangnya sudah datang dilokasi dengan seragam lengkap, tetapi tidak dipanggil (saat prosesi pelantikan),” ungkapnya.

Arie mengatakan, perilaku tersebut dapat merusak kekompakan partai. Massa pendukung dan simpatisan partai juga terancam terpecah belah, yang berujung pada degradasi kader.

“Akibat terburuknya, partai kehilangan dukungan,” katanya.

Arie meminta kepada pengurus partai Golkar, disetiap tingkatan, baik pusat maupun DPD 1 dan 2, untuk bersikap dengan penyimpangan yang kemungkinan dilakukan oleh oknum yang ingin memanfaatkan partai untuk kepentingan sesaat.

“Kepada pengurus pusat dan daerah, baik satu dan dua, saya berpesan jangan sampai ini menjadi sebab runtuhnya Partai Golkar,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Harian DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Purworejo, Kelik Susilo Ardani, menanggapi kritikan tersebut secara normatif.

“Untuk Partai Golkar kalau untuk SK dan Pelantikan wewenang DPD I Propinsi (Provinsi Jawa Tengah), saya sebagai kader yang dilantik nderek (ikut) kebijakan DPD I,” katanya melalui pesan singkat.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar