Sektor Pariwisata Tepuruk Pada Masa Perpanjangan PPKM Darurat

KBRN, Semarang : Masyarakat yang bergelut di sektor pariwisata tak bisa tinggal diam dengan perpanjangan PPKM Darurat. Setelah Covid-19 mulai mewabah, hantaman nyata bagi pariwisata nasional masih terjadi hingga kini. Terutama, sektor ekonomi kreatif yang bergantung pada pengelolaan wisata.

Ribuan masyarakat mulai tour guide, pelaku UMKM, pengelola wisata, hingga juru parkir mencari penghidupan dari sektor pariwisata.

Pengelola agen perjalanan di Demak, Khalim mengaku prihatin dan pasrah sejak adanya pandemi Covid-19. Sejumlah aturan mulai dari masa transisi wisata di masa new normal hingga pemberlakuan PPKM Darurat membuatnya memutar otak untuk menutup biaya akomodasi.

Dirinya kini fokus mengelola perjalanan antar Kota dan itu pun saat ini mulai terdampak signifikan.

“Susah mas, apalagi sekarang ini mau jalan saja kami dan penumpang mesti menyiapkan surat keterangan vaksin, hasil swab. Dan di sepanjang jalan banyak penyekatan baik jalan nasional dan juga exit tol,” tuturnya.

Sementara itu, pengamat Kebijakan Publik Pudjo Rahayu mengatakan, Pemerintah perlu merancang kebijakan dalam rangka menyusun kebijakan atau pemberian stimulus berupa insentif bagi masyarakat yang mengadu nasib di sektor wisata.

Sejauh ini tercatat, Bali dan Yogyakarta menjadi penyumbang devisa terbesar bagi perekonomian nasional masih belum bisa bergeming lantaran pandemi Covid-19 yang masih bergejolak.

“Kalau berbicara dampak, pariwisata sebagai sektor paling terpuruk di banding sektor lain. Mobilitas kan di batasi Bahkan sekarang ada kecenderungan dilarang sektor pariwisata kan kena dampak soalnya sektor pariwisata kan memindahkan orang ke tempat lain jadi sektor ewkonomi pengusaha dan pelaku UMKM dampaknya luar biasa,” ungkapnya, Sabtu (24/7/2021)

Lebih lanjut, untuk Wilayah Jawa Tengah pembukaan kembali operasional pariwisata nantinya perlu mempertimbangkan sejumlah aspek. Paling utama yang perlu ditekankan ada pada pengawasan melalui pembentukan organisasi yang nantinya akan menjadi pengawal kebijakan. Tak lepas, pada  destinasi wisata ketika situasi kondusif, ada dua aspek berupa resiko dari sisi keamanan dan  inovasi dari pengelola wisata dalam mengemas wisata dengan protokol kesehatan sebagai piroritas tanpa melupakan estetika dari lokasi wisata.

Sebab, tanpa ada organisasi yang mengawal kebijakan akan memunculkan kekhawatiran apakah implementasi dari peraturan yang dikeluarkan dapat tepat sasaran atau hanya di artikan sebagai kebijakan yang berat sebelah dan dampaknya bagi masyarakat luas justru di kesampingkan,  terutama yang terjun di bidang pariwisata dapat menghidupkan kembali geliat perekonomian usai mati suri sejak pandemi mulai menerjang lintas sektor.

“Pemerintah ketika merancang sebuah kebijakan tentunya perlu mempertimbangkan faktor resiko dan dampak. Bukan hanya sebatas peraturan untuk pembukaan kembali dengan mengabaikan dampak yang akan terjadi di masyarakat,” imbuhnya

Adapun, menurut Pudjo terdapat lima acuan dan kerangka teori yang kuat sebagai dasar kebijakan. Kemudian disusun korelasi yang jelas antara kebijakan dan implementasinya. Selanjutnya, lanjut dia yang terpenting terdapat organisasi yang mengakomodir ketika sebuah kebijakan telah di jalankan agar tidak memunculkan celah antara pemangku kebijakan dengan masyarakat. Tak lupa, fungsi dari kebijakan bagi kemaslahatan umat menjadi poin utama. Serta, kebijakan yang sudah di gulirkan dapat diterima secara menyeluruh dan menjadi simbiosis mutualisme bagi implementasi sebuah kebijakan.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar