Dualisme BST dan Bansos Ditinjau Dari Perpsektif Keuntungan

KBRN, Semarang : Bantuan Sosial Tunai (BST) yang disalurkan selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dinilai efektif dalam menunjang kehidupan masyarakat selama pandemi Covid-19.

Namun, pemberian BST memunculkan dua sisi yang berbeda, stimulus berupa dana insentif dapat menggerakan ekonomi secara luas. Di sisi lain, Bantuan Sosial (Bansos) dalam bentuk sembako berpotensi memberikan keuntungan bagi pihak penyedia bansos, terbatas pada produsen sembako dan distributor.

Pakar Kebijakan Publik Pudjo Rahayu Risan mengatakan, bansos dalam bentuk sembako dan penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) tidak bisa di sama ratakan. Keduanya memiliki perbedaan mendasar dalam konteks kelebihan dan kelemahan, apabila ditinjau dari perspektif keuntungan dan efektivitas.

Menurut Pudjo, keuntungan dari bansos sembako lebih tepat sasaran dan masyarakat bisa menggunakan langsung lantaran menjadi kebutuhan primer. Berbeda halnya dengan BST yang justru rentan disalahgunakan oleh penerima dengan menjadikan sebagai alternatif untuk mendapat pemasukan yang justru secara esensi malah menjadi kebutuhan lain.

Menurut dia, pemberian bansos tunai lebih fleksibel, tapi kelemahannya ketika masyarakat menerima Bansos itu malah jadi kebutuhan primer. Akhirnya, Pemerintah  memilih mengambil alternatif melalui Bansos dalam bentuk sembako.

"Ini rentan disalah gunakan penerima, maksudnya disini tidak untuk kebutuhan pokok. substansinya orangnya tepat tapi perlu pengawasan di lapangan. Dari RT / RW, Kepala Desa memantau penggunaan bansos dari rakyatnya agar Bansos benar-benar di jadikan sebagai kebutuhan pokok,” jelasnya, Sabtu (31/7/2021).

Tak hanya itu, kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi kunci dalam alur distribusi yang hingga kini masih menuai polemik. Adapun, keterbatasan pada proses distribusi langsung di masyarakat menjadi evaluasi lantaran minimnya pihak operator yang menjadi penyalur bantuan ke masyarakat.

“Kolaborasi Pusat dan daerah menjadi kunci. Daerah yang tau persis mekanisme distribusi yang tepat sasaran hingga ke pelosok. Persoalan di urai sebagai alternatif, kapasitas penyaluran Bansos terbatas. Proses distribusi dan penyaluran ke masyarakat menjadi tantangan luar biasa. Anggaran ada, mekanisme jelas, tapi operator yang melakukan proses distribusi yang terbatas,” tambahnya

Proses distribusi yang di gawangi POS Indonesia menjadi solusi, tapi masih memunculkan celah berupa timbulnya kerumunan yang begitu riskan dan berpotensi menciptakan klaster baru penularan covid-19. Kedepannya, Pudjo menambahkan perlu penataan dan pembaharuan pada proses digitalisasi supaya proses penyaluran lebih efektif.

Lebih lanjut, tantangan dalam pemberian stimulus non tunai perlu di tata dari hulu sampai hilir, yang terakhir perlu sosialisasi dari pemangku kepentingan agar masyarakat mengerti dan paham cara dalam penyairan Bansos. Adapun, perlu sinergi dari lintas Kementerian terutama Kominfo dan Kemensos agar komunikasi public yang berhubungan dengan mekanisme penyaluran Bansos dapat lebih atraktif dan mempermudah masayarakat. Selain itu, optimalisasi dan pemanfaatan platform digital perlu menjadi titik balik agar akses masyarakat lebih mudah dan menjadi inovasi yang dampaknya besar.

“Kan kita punya e-warung, kenapa tidak mengoptimalisasi fungsi e-warung yang sudah terbentuk sejak 2016. Dalam prakteknya e-warung merupakan kerjasama dalam pengadaan sembako. Mungkin solusinya mungkin tetap memberi bansos secara tunai, namun penggunaanya bisa di confirm dan pemanfaatan dana bisa di cairkan ketika penerima sudah membeli sembako di  e-warung dan itu nantinya bisa menghidupkan roda ekonomi agar tetap bergulir. Justru itu nantinya jadi win-win solution. Tapi perlu melibatkan lembaga lain bukan hanya Kementerian sosial semata,” pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar